Dark/Light Mode

Paling Sukses Jalankan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, Bali Memang Top

Rabu, 26 Agustus 2020 16:14 WIB
Ketua KPK Firli Bahuri dalam acara Aksi Nasional Pencegahan Korupsi (ANPK) yang disiarkan Youtube KPK, Rabu (26/8).
Ketua KPK Firli Bahuri dalam acara Aksi Nasional Pencegahan Korupsi (ANPK) yang disiarkan Youtube KPK, Rabu (26/8).

RM.id  Rakyat Merdeka - Lima provinsi di Indonesia berhasil menjalankan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK). Kelimanya adalah Bali, Jawa Barat, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

Hal tersebut dilaporkan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri kepada Presiden Jokowi, dalam acara Aksi Nasional Pencegahan Korupsi (ANPK) yang disiarkan Youtube KPK, Rabu (26/8).

Baca juga : Menpora Ingin Rakernas KONI Rancang Strategi Olahraga Nasional

"Kami laporkan kepada Bapak Presiden, atas kerja keras para menteri pengarah aksi nasional pencegahan korupsi, pemberantasan korupsi, strategi nasional pencegahan korupsi, terdapat lima provinsi yang mencapai nilai tertinggi," tutur Firli.

Bali mendapatkan nilai tertinggi dengan angka 75 persen. Disusul Jawa Barat 71,88 persen, Kepulauan Riau 71,88 persen, DKI Jakarta 66,67 persen, dan NTT 62,50 persen.

Baca juga : Dukung Pemulihan Ekonomi Nasional, Pelindo 3 Siapkan Inisiatif dan Insentif

Jenderal polisi bintang tiga itu menyatakan, keberhasilan lima Provinsi itu tersebut tak lepas dari andil kementerian terkait pendampingan Stranas PK kepada pemerintah daerah.

Selain itu, ada lima kementerian dan lembaga yang mendapatkan nilai terbaik dalam program Stranas PK. Yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Badan Informasi Geospasial (BIG), Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Kementerian Pekerjaan Umum dan Pekerjaan Rakyat (PUPR),  dan Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam).

Baca juga : Sandiaga Bagi-bagi Jurus Jalankan Usaha di Tengah Pandemi

"Paling tinggi, BPJS Kesehatan dengan angka 93,74. Disusul BIG 83,95; Kementerian Desa PDTT 77,79; Kementerian PUPR 73,44; dan Kemenko Polhukam 70,85," urai eks Kapolda Sumatera Selatan ini. [OKT]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.