PSBB Diperketat, Bukan PSBB Total

RM.id  Rakyat Merdeka - Sebenarnya, sejak awal, Pemprov DKI tidak pernah mencabut status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di wilayahnya. Hal ini diingatkan Ketua Satgas COVID-19, Doni Monardo.

"Dari awal pemerintah DKI itu belum pernah mencabut PSBB ya. Saya ulangi lagi, sejak awal pemberlakuan PSBB, pemerintah DKI belum pernah mencabut. Jadi sepanjang waktu sampai sekarang ya PSBB. Enggak ada istilah lain," katanya, dalam konferensi pers virtual di Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Minggu (13/9).

Baca juga : Kabupaten Tangerang Juga Nolak PSBB Total

Selain itu, Doni meluruskan soal isu pemberlakuan PSBB total yang akan diberlakukan Pemprov DKI Jakarta. Menurutnya, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan juga tak pernah menyebut akan menerapkan PSBB total. "Pak Anies tidak pernah menyebut PSBB total ya. Saya ulangi lagi, karena saya ikuti perkembangannya, tidak pernah ada PSBB total. Yang ada adalah, PSBB yang diperketat," imbuhnya.

Doni menjelaskan, sebelum keputusan itu diambil, Anies sudah berkonsultasi dengannya. Saat itu, katanya, dia sepakat jika PSBB di Jakarta diperketat karena statusnya masih merah. "Ini adalah masih tinggi penularan kasusnya. Jadi jangan dikendorkan. Hari ini masih sama saja statusnya, PSBB. Tinggal implementasi aturannya gimana. Kalau kemarin cenderung agak dilonggarkan, sekarang agak diketatkan," tegasnya.

Baca juga : Anies : DKI Tidak Bisa Paksa Daerah Terapkan PSBB Total

Mantan Danjen Kopassus ini menegaskan, tidak ada perubahan status dari PSBB ke lockdown. Sebab hingga saat ini, pemerintah pusat masih melarang daerah memberlakukan kebijakan lockdown. "Kalau itu diambil, yang terjadi di masyarakat kita, yang pekerja harian tidak akan bisa mendapatkan penghasilan. Padahal mereka ini bekerja harian dengan honor harian. Bagaimana mereka bisa membeli barang-barang kebutuhan sehari-hari, untuk makan, kalau mereka enggak bekerja?" tuturnya.

Saat ini, masih menurut Doni, masalah kesehatan dan masalah perut sama-sama penting. Jika perut tidak diurus, akan berpotensi menyebabkan imunitas masyarakat turun dan menjadi mudah terpapar COVID-19.

Baca juga : PSBB DKI Diperketat, Muhidin: Ekonomi Makin Berat

"Kami memberikan apresiasi kepada Gubernur DKI, Bapak Anies Baswedan yang telah bijaksana, memilih opsi tetap kesehatan, tetapi juga mempertimbangkan masyarakat yang memang memerlukan aktivitas sehari-hari untuk mendapatkan penghasilan, untuk kebutuhan sehari-hari," pungkasnya. [FAQ]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.