Muhammadiyah Minta KPU Tunda Pilkada Serentak

RM.id  Rakyat Merdeka - Desakan penundaan Pilkada Serentak di tengah maraknya pandemi Covid-19, kembali muncul dari organisasi sosial keagamaan. Setelah Nahdlatul Ulama, kini giliran Muhammadiyah bersuara.

Melalui keterangan resminya, Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU), agar mempertimbangkan dengan seksama rencana Pilkada Serentak, yang rencananya akan digelar pada 9 Desember mendatang.

Baca juga : KPU Klaim Tak Ganggu Tahapan Pilkada Serentak

"Kami meminta KPU, agar segera mengadakan pembahasan khusus dengan Kementerian Dalam Negeri, DPR, dan instansi terkait untuk meninjau kembali rencana Pilkada 2020. Termasuk, aturan kampanye yang melibatkan kerumunan massa," demikian pernyataan resmi PP Muhammadiyah yang diterima RMco.id, Senin (21/9).

Organisasi yang kini dipimpin oleh Haedar Nashir itu menegaskan, di tengah situasi pandemi yang masih belum dapat diprediksi kapan akan berakhir, kesehatan dan keselamatan rakyat adalah hal utama. Jangan sampai, muncul klaster penularan Covid-19 yang baru, yang akan membuat situasi dan kondisi menjadi bertambah runyam.

Baca juga : Netizen Rame-rame Minta Pilkada Serentak 2020 Ditunda

"Di tengah pandemi Covid-19 dan demi keselamatan bangsa, serta menjamin pelaksanaan yang berkualitas, KPU hendaknya mempertimbangkan dengan seksama, agar Pilkada 2020 ditunda pelaksanaannya sampai keadaan memungkinkan. Keselamatan masyarakat jauh lebih utama dibanding pelaksanaan Pilkada, yang berpotensi menjadi klaster penularan Covid-19," tandas pernyataan tersebut. [HES]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.