Cegah Klaster Baru Covid-19, Begini Saran Korni ke Pemerintah

RM.id  Rakyat Merdeka - Komite Relawan Nasional Indonesia (Korni) meminta kepada pemerintah untuk benar-benar fokus dan serius dalam upaya penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia. Hal ini mengingat jumlah masyarakat yang terpapar virus corona terus bertambah signifikan.

“Kami ingin tidak ada lagi klaster baru yang bermunculan. Oleh karena itu, pemerintah harus tegas dan kerja keras untuk mengendalikan laju peningkatan orang yang positif Covid-19 maupun pada tingkat kematiannya,” kata Ketua Umum Korni, M. Basri BK kepada Rakyat Merdeka, Selasa (22/9).

Menurut Basri, pemerintah harus semakin masif mensosialisasikan aturan protokol kesehatan di seluruh daerah. “Kalau perlu, ada pemberian sanksi berat bagi yang melanggar, baik itu berupa denda atau hukuman sosial. Sebab, upaya menyadarkan masyarakat itu sangat penting,” paparnya.

Baca juga : Banyak Kiper Persija Dipanggil Timnas, Ini Tanggapan Arief Priyadhi

Di samping itu, upaya pemulihan ekonomi dan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah harus jalan beriringan. Artinya, kedua aspek tersebut sama-sama penting. Pasalnya, kondisi masyarakat saat ini lebih takut kehilangan pekerjaan dan pendapatan serta kelaparan dibanding penularan Covid-19.

“Kami menekankan juga kepada para menteri yang terkait dengan tugasnya dalam penanganan pandemi Covid-19 untuk lebih sensitif rasanya untuk membuat dan mengimplemetasikan kebijakannya kepada kepentingan masyarakat,” imbuhnya.

Korni berharap, pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan yang strategis, seperti pemberian stimulus bagi pelaku usaha dan meningkatkan daya beli masyarakat. Pandemi Covid-19 ini telah menurunkan permintaan secara drastis. Banyak perusahaan yang telah merumahkan karyawannya, bahkan terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).

Baca juga : Luhut Kena Tembak

“Untuk membangkitkan perekonomian itu sebaiknya dengan cash transfer atau bantuan langsung tunai (BLT). Sebab, 60 persen ekonomi Indonesia ditopang oleh konsumsi rumah tangga,” terang Basri.

Terkait rencana pelaksanaan Pilkada tahun 2020 di tengah pandemi, Korni juga meminta pemerintah agar bisa mendengarkan masukan dari berbagai pihak untuk mengambil solusi yang terbaik. Misalnya, Korni menyarankan agar presiden segera menerbitkan peraturan presiden pengganti undang-undang (Perppu) jika pilkada serentak di 270 daerah tetap ingin dilaksanakan pada 9 Desember 2020. 

Perppu tersebut diperlukan guna mengatur pelaksanaan Pilkada 2020 dalam kondisi pandemi Covid-19 seperti pada saat ini. Selain itu, penerbitan Perppu untuk memasukkan sejumlah aturan baru yang arahnya untuk mencegah terjadinya ledakan penularan Covid-19 di masyarakat. 

Baca juga : Nunung Komedian Dikabarkan Positif Covid-19, Ini Kata Sang Adik

“Perubahan aturan itu antara lain perlu menghilangkan kampanye Pilkada yang melahirkan kerumunan massa. Untuk kampanye lebih baik menggunakan alat peraga digital atau virtual saja,” ungkap Basri.

Apabila Pilkada 2020 tetap dilanjutkannya di tengah pandemi, maka hal itu bisa menjadi momen untuk memodernisasi penyelenggaraan pesta demokrasi tahun ini. “Pasti memang ada plus-minusnya, maka itu bisa memanfaatkan kondisi darurat Covid-19 untuk modernisasi penyelenggaraan pemilu,” ujarnya.

Di samping itu, mengenai prediksi terjadinya resesi pada kuartal III-2020, pemerintah perlu membuat kebijakan yang terintegrasi dalam menghadapi tekanan ekonomi ke depan, termasuk pernyataan ke publik. “Kebijakan yang tepat dan membangun optimisme itu penting karena akan menghasilkan spektrum yang luas dengan mempertimbangkan semua aspek,” pungkasnya. [DIT]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.