Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
- Menkes: Kesehatan Salah Satu Modal Utama Capai Target Indonesia Emas 2045
- Jangan Sampai Kehabisan, Tiket Proliga Bisa Dibeli di PLN Mobile
- Temui Cak Imin, Prabowo Ingin Terus Bekerjasama Dengan PKB
- Jaga Rupiah, BI Naikkan Suku Bunga 25 Bps Jadi 6,25 Persen
- Buntut Pungli Rutan, KPK Pecat 66 Pegawainya
Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU
Setelah Diundang Ke Istana
MUI-Muhammadiyah Tidak Langsung Luluh
Jumat, 23 Oktober 2020 08:17 WIB
RM.id Rakyat Merdeka - Muhammadiyah dan majelis Ulama indonesia (MUI) tetap galak menyuarakan penolakan Undang-Undang (UU) Cipta kerja. mereka tidak langsung luluh padahal sudah diundang presiden Jokowi ke Istana Negara.
Para petinggi Muhammadiyah, yakni Ketum PP Muhammadiyah Haedar Nashir, Sekum Abdul Mu’ti, serta Ketua Majelis Hukum dan HaM Sutrisno Raharjo, bertemu Presiden Jokowi di Istana, Rabu (21/10) siang.
Baca juga : Pak Pratik Banyak Taktik
Hadir juga Mensesneg Pratikno dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Abdul Mu’ti mengungkapkan, Presiden menjelaskan secara panjanglebar terkait latar belakang, materi, dan peran strategis dalam peningkatan ekonomi di indonesia. “Presiden juga menegaskan sikap dan pandangan terkait banyaknya kritik dari masyarakat,” tuturnya, kemarin.
Dalam pertemuan selama 1,5 jam itu, kata dia, Muhammadiyah tetap mengusulkan penundaan pelaksanaan Omnibus Law UU Cipta Kerja. “Untuk menciptakan situasi yang tenang dan kemungkinan perbaikan,” imbuh Mu’ti menyebutkan alasannya.
Baca juga : Ida Tak Mempan, Coba Luhut...
Di Indonesia, dia menyebutkan, penundaan pelaksanaan UU bukan barang langka. Ada beberapa UU yang ditunda pelaksanaannya karena berbagai alasan. misalnya, kesiapan, penolakan dari masyarakat, dan sebagainya. Bagaimana respons Presiden terkait usulan tersebut? Kata dia, Presiden menyatakan akan mengkaji de ngan seksama.
Namun, Presiden memastikan tidak akan menerbitkan Perppu untuk membatalkan UU Cipta Kerja. meski begitu, Presiden menyatakan terbuka menerima masukan dari semua pihak. Termasuk, kemungkinan merevisi materi UU Cipta Kerja yang bermasalah. “Presiden mengakui komunikasi politik antara pemerintah dengan ma syarakat terkait Undang-Undang Cipta Kerja memang kurang dan perlu diperbaiki,” bebernya.
Baca juga : China Dukung RI Jadi Pusat Vaksin
Sama seperti Muhammadiyah, MUI yang diundang ke istana dua hari sebelum Muhammadiyah, juga mengusulkan penundaan pelaksanaan UU Cipta Kerja.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya