Pak Pratik Banyak Taktik

RM.id  Rakyat Merdeka - Mensesneg Pratikno punya tugas berat. Dia diperintah Presiden Jokowi untuk “menaklukkan” Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang keras menolak UU Cipta Kerja (Ciptaker). Melaksanakan tugas berat seperti ini, Pak Pratik biasanya banyak taktik.

Pak Pratik sudah mulai menjalankan tugas ini. Minggu (18/10), mantan Rektor Universitas Gadjah Mada ini mengunjungi kediaman Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj. Ia datang membawa naskah final UU Ciptaker yang diketuk palu di DPR, 5 Oktober lalu.

Beres dari sana, Pratikno bertandang ke kediaman Wakil Ketua Umum MUI KH Muhyiddin Junaidi. Buah tangannya sama: naskah final UU Ciptaker. Naskah yang selama ini dipertanyakan publik.

Baca juga : Ida Tak Mempan, Coba Luhut...

Namun, giliran ke rumah Ketua Umum PP Muhammadiyah, Prof Haedar Nashir, batal. Sebab, Haedar tengah berada di luar kota. Sebelumnya, Muhammadiyah juga sempat dijadwalkan bertemu Presiden Jokowi via daring pekan lalu untuk membahas langsung UU Ciptaker. Sayangnya, hajatan itu juga batal.

Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Bey Triadi Machmudin menerangkan, Presiden Jokowi memang meminta Pratikno mengantarkan naskah asli UU Ciptaker ke para petinggi Ormas keagamaan itu. Selain mengantar, Pratikno juga diminta menjelaskan isi naskah UU tersebut. Termasuk menjaring masukan-masukan untuk aturan turunannya, yang ditargetkan rampung dalam 3 bulan.

"Karena pemerintah memang segera menyusun sejumlah PP (Peraturan Pemerintah) dan Perpres (Peraturan Presiden) sebagai peraturan pelaksana UU Cipta Kerja," kata Bey, Minggu (18/10).

Baca juga : Jangan Takut Divaksin, Tubuh Jadi Kebal dari Penyakit

Bagaimana tanggapan NU, Muhammadiyah, dan MUI mengenai ini. Dari PBNU, Kiai Said belum bicara. Sedangkan Ketua PBNU KH Marsudi Suhud, mengaku tidak bisa berkomentar banyak. "Maaf saya nggak ikut," elaknya, saat dikontak Rakyat Merdeka, tadi malam.

Demikian juga dengan petinggi Muhammadiyah. Ketua PP Muhammadiyah Prof Dadang Kahmad mengaku tak bisa memberi komentar. "Mohon tanya ke Pak Sekum Abdul Mu'ti. Beliau lebih tahu," sarannya.

Sayang, Sekum PP Muhammadiyah tak merespons pertanyaan yang diajukan Rakyat Merdeka. Baik via telepon maupun pesan WhatsApp. Begitu pun dengan Sekjen PBNU, Helmy Faishal.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.