MUI-Muhammadiyah Tidak Langsung Luluh

 Sebelumnya 
Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Muhyidin Junaidi menyatakan, penundaan itu merupakan alternatif jika Jokowi enggan menerbitkan Perppu. “Dia bilang tak mau mengeluarkan Perppu, ya sudah tunda saja pelaksanaannya. itu kan, ada solusi. Sehingga tidak menimbulkan pro kontra yang lebih luas di masyarakat,” ujar Muhyidin, kemarin.

MUI, kata dia, juga meminta Jokowi tak buru-buru membuat peraturan turunan dari UU Cipta Kerja berupa Peraturan Pemerintah (PP), karena dikhawatirkan akan makin memperkuat ketentuan UU tersebut yang ditolak masyarakat.

Dia mengingatkan, gelombang protes UU Cipta Kerja dari buruh dan mahasiswa yang tak kunjung reda, akan menghadirkan situasi sosial yang tak kondusif, dan bakal berdampak pada kehidupan ekonomi masyarakat. “Kita cari winwin solution yang terbaik kaya gimana. misalkan, penerapannya ditunda. Kan banyak cara,” tegasnya lagi.

Baca juga : Pak Pratik Banyak Taktik

Muhyidin memastikan, MUI tetap teguh pada pendiriannya. Tak goyah setelah bertemu Presiden di istana. Yakni, menolak UU Cipta Kerja jika di dalam naskah final masih ada pasalpasal yang merugikan masyarakat. Padahal sebelumnya, Presiden sudah mengutus Menteri Sekretaris negara, Pratikno untuk melobi MUI dan Muhammadiyah soal UU Ciptaker. namun, ternyata masih kurang jrengg.

Aksi Terus Berjalan

Selain dari MUI dan Muhammadiyah, penolakan terhadap UU Cipta Kerja juga masih datang dari buruh dan mahasiswa. Kemarin, bu ruh melakukan aksi di Patung Kuda, Jakarta. mereka meminta Presi den membatalkan UU tersebut.

Baca juga : Ida Tak Mempan, Coba Luhut...

Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) masih menolaknya. mereka menjanjikan akan kembali menggelar aksi 28 Oktober mendatang.

Rakyat Merdeka mencoba meminta tanggapan pihak pemerintah terkait masih banyaknya penolakan terhadap UU Cipta Kerja. namun, sayangnya tidak ada jawaban.

Sebelumnya, Kepala Staf Presiden, Moeldoko mengakui, banyaknya penolakan terhadap UU Cipta Kerja karena buruknya komunikasi pemerintah. “Khusus Omnibus Law Cipta Kerja, me mang ada masukan dari banyak pihak. Kami semua ditegur presiden, komunikasi publik kami sungguh sangat jelek,” aku Moeldoko, Rabu (21/10).

Baca juga : China Dukung RI Jadi Pusat Vaksin

Menurutnya, pemerintah menjadikan UU Cipta Kerja ini sebagai bahan pembelajaran. Dengan begitu, pemerintah akan memperbaiki gaya komunikasi menjadi lebih baik. “Ini sebuah masukan dari luar maupun presiden, kami segera berbenah diri untuk ke depan lebih baik,” ujarnya. [OKT]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.