NU-Muhammadiyah Ditantang Melarang Umat Datang Ke TPS

RM.id  Rakyat Merdeka - Setelah sarannya agar Pilkada ditunda tak digubris Pemerintah dan DPR, Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah belum menentukan sikap konkret. Apakah akan memilih Golput seperti yang dipilih Prof Azyumardi Azra, atau akan melakukan aksi lain. Namun, ada juga yang usul agar dua Ormas terbesar di Indonesia itu, segera mengeluarkan imbauan ke warganya agar tidak datang ke TPS. Imbauan ini sama seperti awal-awal Corona meminta warganya beribadah di rumah saja. Apakah NU dan Muhammadiyah berani mengeluarkan imbauan ini?

Sejauh ini, Muhammadiyah masih terlihat sabar dengan sikap pemerintah yang keukeuh tidak akan mengundurkan Pilkada 2020. Muhammadiyah masih memberi kesempatan ke pemerintah untuk melakukan kajian agar tidak terjadi klaster penularan Corona dalam Pilkada nanti.

Baca juga : Muhammadiyah Minta DPR Tunda Pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja

Ketua Umum PP Muhammadiyah, Prof Haedar Nashir mengimbau masyarakat berbaik sangka kepada kearifan tokoh-tokoh bangsa yang ada di pemerintahan, DPR, penyelenggara Pemilu terkait Pilkada 2020. "Siapa tahu ada jalan keluar," ucapnya, kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Dia mengingatkan, situasi bangsa saat ini tidak normal akibat Covid-19. Atau, dengan kata lain, darurat. Dalam keadaan ini, terang Haedar sambil mengutip pernyataan Presiden Jokowi, pola pikir dan cara menghadapinya harus extraordinary. Bukan biasa-biasa saja.

Baca juga : Anies Melawan Balik

"Insya Allah akan ada solusi yang bijaksana demi penyelamatan jiwa dan kehidupan bangsa. Jangan lupa masyarakat tetap menjaga disiplin yang tinggi, karena pandemi Covid-19 belum berakhir," imbaunya.

Soal usulan fatwa larangan ke TPS, Haedar tak berpikir sampai ke sana. "Jangan terlalu jauh menuntut atau memperbincangkan Ormas Islam tentang fatwa ke TPS," ucapnya.

Baca juga : Waspada, Mutasi Corona D614G Yang Lebih Gampang Menular, Ditemukan di DKI

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Prof Abdul Mu'ti menghormati pihak yang berseberangan dengan sikap pemerintah dan mendeklarasikan golput di Pilkada 2020. Dia pun tetap berharap pemerintah mendengar aspirasi masyarakat untuk tidak memaksakan pelaksanaan Pilkada pada 9 Desember 2020. Karena risikonya sangat besar. 

"Kami menghormati dan bisa memahami sebagian masyarakat yang memilih golput. Walaupun secara undang-undang kampanye Golput dilarang," kata Mu'ti ketika dihubungi Rakyat Merdeka, kemarin.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.