Dewan Pers

Dark/Light Mode

Baskara: Tindak Tegas Siapa Pun Yang Bikin Kegiatan Pengumpulan Massa

Rabu, 18 Nopember 2020 10:53 WIB
Penasihat Baskara, Henry Yosodiningrat (Foto: Istimewa)
Penasihat Baskara, Henry Yosodiningrat (Foto: Istimewa)

RM.id  Rakyat Merdeka - Barisan Masyarakat Anti Kekerasan (Baskara) meminta pemerintah menindak tegas kepada siapa pun yang melakukan kegiatan pengumpulan massa. Termasuk ke Rizieq Shihab. Penindakan ini penting untuk melindungi rakyat dari risiko penuralan Covid-19.

Ketua Presidium Baskara, Agnes Lourda Hutagalung, mengatakan, kejadian penjemputan Rizieq di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Selasa (10/11) dan di Megamendung, Bogor, Jumat (13/11), merupakan, yang dilanjutkan dengan akad nikah putri Rizieq dan peringatan Maulid Nabi di Petamburan, Jakarta Pusat, Sabtu (14/11), merupakan tindakan yang membahayakan masyarakat. Mengingat, pandemi belum berakhir. 

Lourda berharap kejadian seperti ini tidak terulang. Selain pemerintah yang harus tegas, masyarakat juga harus sadar bahwa kegiatan itu bisa membahayakan dirinya dari penularan Covid-19. 

Berita Terkait : Bangun Desa, Wamen Budi Arie Gelorakan Kepemimpinan Perempuan

Soal kejadian di Petamburan, kata Lourda, seharusnya Pemprov DKI Jakarta mencegah kegiatan itu. "Seharusnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan aparat keamanan mencegah hal itu. Jangan sampai dilakukan oleh siapa pun. Karena sangat berpotensi menimbulkan klaster baru Covid-19," ucapnya, Rabu (18/11).

Penasihat Baskara, Henry Yosodiningrat, mengapresiasi dan mendukung penuh ketegasan pemerintah pusat yang disampaikan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD, Senin (16/11). Pesannya, keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi (Salus Populi Suprema Lex Esto) yang harus diprioritaskan.

"Untuk itu Presiden telah memerintahkan jajarannya, khususnya yang terkait dengan penanganan Pandemi Covid-19 untuk bersikap tegas kepada siapapun yang melanggar protokol kesehatan. Baskara sangat mendukung sikap tegas pemerintah ini," kata Henry.

Berita Terkait : Puluhan Ormas Islam Setuju Pemerintah Tindak Tegas Pelanggar Protokol Kesehatan

Dia juga menekankan, atas dasar perintah tegas Presiden Jokowi tersebut maka aparat keamanan dalam hal ini Polri untuk tidak mengizinkan kegiatan kerumunan massa yang akan dilakukan Habib Rizieq dan pendukungnya. Baik dalam Reuni 212 maupun tabligh akbar keliling Indonesia.

Sebab, kata Henry, jika tidak dilarang, bukan tidak mungkin lahir klaster baru. Dia memastikan, kelompok masyarakat sipil yang tergabung dalam Baskara mendukung penuh semua program pemerintah, khususnya terkait sosialisasi penerapan protokol kesehatan Covid-19. 

"Kami siap menjaga dan mengawal Indonesia untuk segera keluar dari krisis multidimensi ini. Untuk itu kami segera mengadakan kunjungan ke beberapa pejabat negara untuk menyatakan kesiapan kami mendukung program pemerintah, khususnya terkait penanganan pandemi Covid-19 dan tugas lain kepada kami," pungkas Henry. [MEN]