Perlu Pembatasan Lebih Besar Untuk Cegah Klaster Pilkada, Prokes 3M Saja Tak Cukup

RM.id  Rakyat Merdeka - Pesta demokrasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tetap digelar di tengah pandemi Covid-19. Besok, Rabu 9 Desember 2020, pilkada digelar di sejumlah wilayah. Salah satunya adalah wilayah penyangga Ibukota Jakarta. Yakni Kota Depok dan Tangerang Selatan.

Apakah gelaran pilkada serentak bakal meningkatkan kasus positif Covid-19 secara nasional? Epidemiolog Universitas Griffith Australia Dicky Budiman yakin, pandemi Corona di Indonesia akan semakin memburuk dan mengkhawatirkan.

Dicky memprediksi, kasus konfirmasi positif Corona di Indonesia masih akan terus bertambah. Pemerintah pusat dan daerah harus bersiap-siap. Karena dia menghitung, angka kasus Covid-19 bakal memecahkan rekor kembali.

Baca juga : Baliho

"Sinyalnya pandemi bakalan kian serius usai Pilkada. Sudah ada 76 calon yang positif. Empat sudah meninggal. Sementara persiapan Pilkada, begitu-begitu saja. Padahal situasi amat tidak terkendali. Positivy rate di atas 10 persen itu jelas amat tidak terkendali dan rawan untuk dilakukan kegiatan massa melibatkan jutaan penduduk di ratusan wilayah," ujar ll Dikcy dalam perbincangan dengan RMco.id, Selasa (8/12).

Kata Dicky, pencegahan penyebaran virus saat pencoblosan tak hanya dengan protokol kesehatan 3M, memakai masker, menjaga jarak, ataupun mencuci tangan dengan sabun saja. Namun, dengan menggencarkan 3 T yakni testing, tracing dan treatment, yang dilakukan minimal dua pekan sebelum pencoblosan.

Nyatanya, 3 T ini tak dilakukan. Testing amat rendah di seluruh wilayah yang menggelar Pilkada. "Kondisinya saat ini seperti belantara hutan. Tak jelas siapa yang positif siapa yang negatif. Data pemodelan saya, kasus harian sejak masa kampanye, bisa sampai 20 ribu kasus," kata Dicky.

Baca juga : Geledah Kemensos dan Rumah 2 Pejabat Pembuat Komitmen, KPK Sita Sejumlah Dokumen

Dia pun berharap, ada testing massif sebelum, selama, dan setelah pencoblosan. "Virus ini tidak taat pada polisi atau tentara yang menjaga TPS dan memantau protokol kesehatan. Virus ini taat pada sunnatullah. Massifkan testing supaya terdata semuanya. Jangan hanya andalkan 3M, percuma 3 M kalau kondisi sedang tidak terkendali seperti ini," ungkapnya.

Dikcy pun menyarankan, ada plan untuk skenario terburuk. Yakni lockdown atau penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), yang tak hanya diterapkan di Ibukota Jakarta, tetapi di seluruh Pulau Jawa.

"Saya kira perlu PSBB se-Jawa, sebagai epicenter penyebaran virus. Untuk membatasi pergerakan orang antar kota. Persiapkan fasilitas dan tenaga kesehatan, kapasitasnya ditambah untuk menampung lonjakan kasus, yang kalau testing diperbanyak, pasti akan terjadi" ujar Dikcy.

Baca juga : Hari Ini, Ketua BPK Penuhi Panggilan Ulang KPK

Untuk diketahui, Pilkada 2020 serentak berlangsung di 270 wilayah. Pencoblosan berbarengan dalam satu hari. Sebanyak 100.359.152 pemilih di 309 kabupaten dan kota akan terlibat dalam gelaran Pilkada Serentak kali ini.

Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Mochammad Afifuddin menyebut, terjadi peningkatan jumlah daerah dengan status rawan tinggi Covid-19 jelang hari pemungutan suara. Afif memaparkan, saat ini ada 62 kabupaten dan kota yang masuk kategori rawan tinggi Covid-19, meningkat 12 daerah dari September. Tercatat juga 9 provinsi yang menyelenggarakan Pilgub masuk kategori rawan tinggi. [FAQ]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.