Dark/Light Mode

KPK Limpahkan Berkas Korupsi Wabup OKU Johan Anuar Ke Pengadilan Tipikor Palembang

Senin, 14 Desember 2020 11:38 WIB
Plt Jubir Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri. (Foto: Tedy O.Kroen/RM)
Plt Jubir Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri. (Foto: Tedy O.Kroen/RM)

RM.id  Rakyat Merdeka - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini melimpahkan berkas perkara kasus korupsi pengadaan tanah pemakaman umum di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) atas nama terdakwa Wakil Bupati OKU Johan Anuar ke Pengadilan Tipikor Palembang.

"Hari ini Senin (14/12) Tim JPU KPK melimpahkan berkas perkara Terdakwa Johan Anuar ke PN Tipikor Palembang," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri lewat pesan singkat, Senin (14/12).

Dengan pelimpahan ini, penahanan Johan beralih dan menjadi kewenangan Pengadilan Tipikor Palembang. Tim JPU masih menunggu penetapan penunjukan Majelis Hakim dan penetapan jadwal persidangan dengan agenda pembacaan surat dakwaan. Johan akan didakwa dengan dua dakwaan.

Berita Terkait : KPK Bidik Para Penerima Aliran Dana Korupsi Proyek Fiktif Waskita Karya

Pertama, Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU Tipikor Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Dan Kedua, Pasal 3 Jo Pasal 18 UU Tipikor Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Perkara yang menjerat Johan ini sebelumnya ditangani Polda Sumatera Selatan.

Kemudian, KPK mengambil alih penanganan perkara korupsi tanah kuburan itu dari Polda Sumsel pada 24 Juli 2020. Johan diduga telah menyiapkan lahan yang akan ditawarkan ke Pemkab OKU untuk kebutuhan Taman Pemakaman Umum (TPU) sejak tahun 2012.

Saat itu, dia menugaskan anak buahnya, Nazirman dan Hidirman untuk membeli lahan dari berbagai pemilik tanah. Nantinya tanah-tanah tersebut diatasnamakan Hidirman.

Berita Terkait : 2 Sespri Dan Ajudan Edhy Prabowo Tak Penuhi Panggilan Penyidik

Johan kemudian mentransfer uang sebesar Rp 1 miliar kepada Nazirman sebagai cicilan transaksi jual beli tanah untuk merekayasa peralihan hak atas tanah tersebut. Sehingga nantinya harga NJOP yang digunakan adalah harga tertinggi.

Untuk memperlancar proses tersebut, Johan menugaskan Kadinsosnakertrans Kabupaten OKU Wibisono menandatangani proposal kebutuhan tanah TPU untuk diusulkan ke APBD Tahun Anggaran 2013, yang sebelumnya tidak dianggarkan.

Selain itu, Johan aktif melakukan survei langsung ke lokasi TPU dan menyiapkan semua keperluan pembelian dan pembebasan lahan dengan perantaraan Hidirman. Dalam proses pembayarannya tanah TPU tersebut senilai Rp 5,7 miliar menggunakan rekening Bank atas nama Hidirman yang merupakan perintah Johan.

Baca Juga : UU Ciptaker Dorong Pengembangan Dan Digitalisasi UMKM

Proses pengadaan tanah TPU tersebut sejak perencanaan sampai penyerahan hasil pengadaan tidak sesuai dengan ketentuan sehingga berdasarkan audit yang dilakukan BPK RI, diduga telah terjadi kerugian keuangan negara senilai Rp 5,7 miliar.

Dalam proses penyidikan, Johan tak ditahan lantaran sudah pernah ditahan penyidik Polda Sumsel. Dia baru ditahan saat berkas penyidikannya rampung dan dilimpahkan ke JPU, Kamis (10/12) lalu. Johan dijebloskan ke Rutan Polres Jakarta Pusat. [OKT]