Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU
Direkturnya Dibui Karena Kasus Pengadaan Barang dan Jasa
Dirut Krakatau Steel Pastikan Siap Dukung KPK
Minggu, 24 Maret 2019 05:06 WIB
RM.id Rakyat Merdeka - Rompi oranye yang kini dikenakan Direktur Teknologi dan Produksi PT Krakatau Steel (Persero) Tbk atau KS, Wisnu Kuncoro, jelas menampar wajah BUMN yang bergerak di bidang industri baja itu.
Apalagi, saat ini, BUMN yang memiliki kegiatan produksi di Cilegon, Banten itu sedang giat berbenah menuju perusahaan yang menerapkan good corporate governance dalam setiap aspek manajemennya.
Sekadar latar, Wisnu dicokok KPK dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) di kawasan BSD City, Jumat (22/3). Ia diduga terlibat dalam kasus suap pengadaan barang dan jasa di KS tahun 2019.
Baca juga : Perusahaan Pembakar Hutan Tak Akan Kapok
"Segenap Manajemen KS merasakan keprihatinan yang mendalam atas kasus ini, karena saat ini KS tengah gencar melakukan pembenahan internal dan perbaikan kinerja perseroan, dengan mengedepankan profesionalisme dan good corporate governance di segala bidang. Serta praktek manajemen yang bebas dari segala konflik kepentingan," kata Direktur Utama KS Silmy Karim, dalam keterangan tertulisnya.
Ia menambahkan, dengan adanya dugaan suap ini, maka Manajemen KS menghormati dan menyerahkan sepenuhnya kepada proses hukum yang berlaku. Silmy meyakinkan, KS senantiasa mendukung upaya-upaya pemberantasan korupsi, serta bersikap kooperatif kepada KPK.
"Manajemen KS akan membantu sepenuhnya proses hukum yang dilakukan KPK. Kami berharap proses ini segera selesai, sehingga perseroan segera dapat memenuhi target- baik produksi baja untuk mendukung pembangunan infrastruktur nasional," tutur Silmy.
Baca juga : KPK: Oknum Kotor Di Krakatau Steel Bikin Industri Baja Nggak Berkembang
Manajemen KS menjamin, penegakan hukum yang sedang berlangsung ini, tidak akan menganggu program kerja perusahaan, pengembangan yang sedang dikembangkan, dan pencapaian target tahun 2019.
"Tidak ada satu pun kebijakan perusahaan yang mendukung adanya praktek-praktek yang tidak sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance). Kami berharap hal ini menjadi titik tolak yang positif, untuk mendukung KS bersih dalam proses transformasi bisnis yang sedang kami jalankan," tegas Silmy.
Ditandaskan, BUMN adalah Badan Usaha Milik Negara yang harus dijaga dari intervensi dan upaya pelemahan, termasuk pelemahan karena praktek korupsi. [HES]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya