BPK Segera Audit Pengadaan Vaksin Covid-19

RM.id  Rakyat Merdeka - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan melakukan audit dalam proses pengadaan dan distribusi vaksin Covid-19. Hal ini untuk menjaga agar implementasi kebijakan vaksinasi berjalan sesuai dengan regulasi dan tata kelola yang transparan.

“Kami akan melaksanakan pemeriksaan untuk memastikan bahwa kegiatan pengadaan dan distribusi vaksin Covid-19 telah dilaksanakan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan," kata Ketua BPK, Agung Firman Sampurna di Jakarta, Sabtu (9/1).

Agung mengungkapkan, hal tersebut usai melakukan pertemuan dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN),  Erick Thohir dan Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin untuk membahas pengadaan dan distribusi vaksin Covid-19, pada Jumat (8/1).

Baca juga : Minggu Depan, Paus Fransiskus Disuntik Vaksin Covid

Dalam pertemuan tersebut, keduannya membahas berbagai permasalahan yang terindikasi sebagai risiko dalam kegiatan pengadaan dan distribusi vaksin Covid.

"Permasalahan tersebut meliputi antara lain risiko finansial dalam pengadaan dan distribusi vaksin serta isu-isu yang berkembang di masyarakat terkait keamanan, efikasi, dan efek samping, serta pelaksanaan distribusi vaksin kepada masyarakat melalui kerja sama dengan Pemerintah Daerah dan Rumah Sakit," kata Ketua BPK.

Sebelumnya, Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan pemerintah sudah menyiapkan 426 juta vaksin Covid-19 untuk sekitar 181 juta jiwa penduduk Indonesia.

Baca juga : Ratu Elizabeth Dan Pangeran Philip Sudah Disuntik Vaksin Covid-19

Pengadaan vaksin berasal dari perusahaan farmasi Tiongkok Sinovac sebanyak 125,5 juta dosis, pabrikan vaksin Amerika Serikat-Kanada Novavax sebanyak 50 juta dosis serta kerja sama multilateral WHO dan Aliansi Vaksin Dunia (Covax-GAVI) sebanyak 50 juta dosis.

Gelombang pertama vaksinasi akan dilakukan pada Januari-April 2021 dengan rincian untuk 1,3 juta orang petugas kesehatan di 34 provinsi, 17,4 juta petugas publik dan lansia sebanyak 21,5 juta orang.

Selanjutnya, pada gelombang kedua pada, April 2021-Maret 2022 yaitu 63,9 juta masyarakat di daerah dengan risiko penularan tinggi dan sebanyak 77,4 juta bagi masyarakat lain dengan pendekatan klaster sesuai ketersediaan vaksin. [FIK]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.