Dark/Light Mode

Penyidik KPK Dalami Rekomendasi Usaha Benih Lobster Dari Gubernur Bengkulu Dan Bupati Kaur

Selasa, 19 Januari 2021 14:41 WIB
Plt Jubir Konisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri. (Foto: Tedy O.Kroen/Rakyat Merdeka)
Plt Jubir Konisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri. (Foto: Tedy O.Kroen/Rakyat Merdeka)

RM.id  Rakyat Merdeka - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami rekomendasi usaha lobster di Provinsi Bengkulu untuk PT Dua Putra Perkasa (DPP) yang diajukan tersangka Suharjito, bos perusahaan itu. Hal ini didalami penyidik dari pemeriksaan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah, Senin (18/1) kemarin.

"Rohidin Mersyah, Gubernur Bengkulu, dikonfirmasi terkait rekomendasi usaha lobster di Provinsi Bengkulu untuk PT DPP yang diajukan oleh tersangka SJT," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri lewat pesan singkat, Selasa (19/1).

Berita Terkait : Gubernur Bengkulu Dan Bupati Kaur Penuhi Panggilan KPK

Hal itu juga didalami penyidik komisi antirasuah dari Bupati Kaur Gusril Pausi. Selain soal rekomendasi, Gusril juga ditanyai soal surat keterangan asal benih lobster di Kabupaten Kaur, Bengkulu, yang diperuntukkan untuk PT DPP.

Sementara dari Yunus, karyawan swasta, penyidik KPK mendalami pengurusan impor ikan salem oleh PT DPP.

Berita Terkait : KPK Jadwal Ulang Pemanggilan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah

"Sementara Finari Manan, Kepala Kantor Bea Cukai Soekarno-Hatta, didalami pengetahuannya terkait dengan kegiatan penyidikan oleh Tim Penyidik Bea Cukai Soetta bagi 14 perusahaan yang diduga terlibat penyelundupan benih lobster pada kurun waktu 15 September 2020," beber Ali.
 Selanjutnya