Dark/Light Mode

Kasus Suap Izin Ekspor Benur

Gubernur Bengkulu Dan Bupati Kaur Penuhi Panggilan KPK

Senin, 18 Januari 2021 11:58 WIB
Plt Jubir Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri. (Foto: Tedy O. Kroen/Rakyat Merdeka)
Plt Jubir Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri. (Foto: Tedy O. Kroen/Rakyat Merdeka)

RM.id  Rakyat Merdeka - Gubernur Bengkulu Rohidin Mersayah dan Bupati Kaur Gusril Pausi pagi ini memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Keduanya digarap dalam penyidikan kasus suap izin ekspor benur dengan tersangka Edhy Prabowo, eks Menteri Kelautan dan Perikanan. "Sudah datang," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri lewat pesan singkat, Senin (18/1).

Sebelumnya, keduanya tidak memenuhi panggilan penyidik komisi pimpinan Firli Bahuri cs itu. Gusril dipanggil pada Senin (11/1). Sedangkan Rohidin, Selasa (12/1).

Berita Terkait : Kasus Suap Izin Ekspor Benur, KPK Garap 7 Saksi

Apa alasan kedua kepala daerah itu dipanggil? Ali menjawab diplomatis. "Kami memanggil seseorang sebagai saksi tentu karena kebutuhan penyidikan dengan tujuan untuk membuat terang rangkaian perbuatan para tersangka dalam perkara ini," tutur jubir berlatar belakang jaksa ini.

Selain Rohidin dan Gusril, hari ini penyidik komisi antirasuah juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap beberapa saksi lain.

Mereka adalah Direktur Keuangan PT DPP Zainul Fatih, Kasir Besar PT DPP Joko Santoso, pegawai PT DPP Betha Maya Febiana, dan Kepala Kantor Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta Finari Manan.

Berita Terkait : KPK Jadwal Ulang Pemanggilan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah

Saksi lainnya adalah tiga karyawan swasta, yakni Yunus, Jaya Marlian, dan Sharidi Yanopi, serta petani atau pekebun bernama Zulhijar. Saksi-saksi itu diperiksa bagi tersangka Edhy Prabowo dan Suharjito, Direktur PT Dua Putra Perkasa.

Dalam kasus ini, Edhy Prabowo diduga menerima uang hasil suap terkait izin ekspor benih lobster senilai Rp 3,4 miliar dan USD 100 ribu melalui PT Aero Citra Kargo (ACK).

PT ACK diduga menerima uang dari beberapa perusahaan eksportir benih lobster karena ekspor hanya dapat dilakukan melalui perusahaan tersebut dengan biaya angkut Rp 1.800 per ekor.

Berita Terkait : Dipanggil KPK Soal Lobstergate, Gubernur Bengkulu Belum Terima Suratnya

Salah satunya dari PT Dua Putra Perkasa yang melakukan transfer uang sejumlah Rp 731.573.564 agar memperoleh penetapan kegiatan ekspor benih lobster.

PT ACK tercatat dimiliki Amri dan Ahmad Bahtiar. Namun KPK menduga, Amri dan Bahtiar merupakan nominee dari pihak Edhy Prabowo dan Yudi Surya Atmaja. [OKT]