Dark/Light Mode

Awas, Ada Surat Tugas Dan Edaran Palsu Penugasan KPK

Selasa, 19 Januari 2021 20:49 WIB
Gedung KPK. (Foto: Tedy Kroen/RM)
Gedung KPK. (Foto: Tedy Kroen/RM)

RM.id  Rakyat Merdeka - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapat informasi mengenai beredarnya surat tugas dan surat edaran di Provinsi Papua yang mengatasnamakan komisi tersebut.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri menegaskan, komisinya tak pernah menerbitkan surat tugas dan surat edaran itu. "KPK menyatakan dengan tegas bahwa surat tugas dan surat edaran tersebut palsu," tegas Ali lewat pesan singkat, Selasa (19/1).

Dia membeberkan, kedua surat itu mencantumkan nama dan tanda tangan Ketua KPK Firli Bahuri. 

Baca Juga : Kembali Merata, 108 Kabupaten Dan Kota Zona Merah Covid-19

Surat tugas berisi penugasan kepada individu tertentu untuk melakukan pemantauan, penghimpunan data, pelaporan dan bekerjasama dengan sejumlah pihak untuk monitoring dan pencegahan tindak pidana korupsi. 

Sedangkan surat edaran menyebutkan adanya pelantikan pengurus, penyerahan SK atribut, dan pembekalan pengurus KPK tingkat Provinsi yang akan dilakukan di lokasi tertentu. 

Ali menegaskan, hingga saat ini, KPK tidak memiliki cabang atau kepengurusan di tingkat daerah. Dan juga, tidak memberikan mandat atau wewenang melalui surat tugas kepada pihak lain selain pegawai KPK dalam menjalankan tugas monitoring dan pencegahan korupsi. 

Baca Juga : Sempat Padam, 812 Gardu Listrik Di Sulbar Kembali Nyala

"KPK berharap semua pihak bisa lebih bertanggung jawab untuk tidak melakukan perbuatan yang merugikan orang lain, termasuk membuat dan menyebarkan informasi yang tidak benar," imbaunya. 

Selain itu, komisi pimpinan Firli Bahuri cs itu juga mengimbau masyarakat untuk selalu waspada dan melakukan verifikasi jika ada pihak atau informasi yang mengatasnamakan KPK. 

Konfirmasi kepada KPK dapat dilakukan melalui call center 198 atau e-mail informasi@kpk.go.id. 

Baca Juga : Kasus Penerimaan Gratifikasi, Bekas Pejabat Pemkab Subang Segera Disidang

"Apabila ada pihak yang meminta uang, fasilitas, atau pemerasan dalam bentuk apapun, silakan melapor kepada aparat penegak hukum setempat," tandas Ali. [OKT]