Dark/Light Mode

IPW Desak KPK Klarifikasi

Isu Novel Adalah Orang Gerindra

Senin, 1 April 2019 13:48 WIB
Novel Baswedan. (Foto; Istimewa).
Novel Baswedan. (Foto; Istimewa).

RM.id  Rakyat Merdeka - Indonesia Police Watch (IPW) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjelaskan dan mengklarifikasi adanya isu bahwa penyidiknya, Novel Baswedan sebagai "orang" Partai Gerindra di lembaga anti rasuah itu. 

Klarifikasi itu menjadi penting karena menyangkut independensi KPK dalam hal pemberantasan korupsi. “Memastikan KPK tidak ditunggangi kepentingan politik tertentu dalam pemberantasan korupsi di tahun politik 2019 ini,” ujarnya Ketua Presidium IPW Neta S. Pane dalam rilis yang diterima RMCO, Senin (1/4). 

Baca juga : Desak NU Klarifikasi, JK Kontra Said

Selain itu IPW mendesak Polri agar segera mendata anggota maupun penyidiknya di KPK, yang terindikasi berada dalam "barisan" Novel Baswedan sebagai "orang" Partai Gerindra. “Jika memang ada, Polri perlu menarik anggotanya itu. Sebab pemihakan pada partai tertentu melanggar TR Kapolri tentang netralitas Polri di Pilpres 2019,” desak Neta. 

Isu Novel sebagai "orang" Gerindra muncul setelah Jubir BPN Prabowo Sandi, Andre Rosiade memberi bocoran kepada wartawan bahwa jika Prabowo menang di Pilpres 2019, Novel Baswedan atau Bambang Widjojanto akan menjadi Jaksa Agung. Kepada wartawan Fadli Zon juga membenarkan, Novel sudah lama dekat dengan Prabowo. Begitu juga dengan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Puoyono yang mengatakan Novel adalah "orang kita", orang Partai Gerindra.

Baca juga : IPW Desak Satgas Bola Usut Politik Uang Di Pertemuan PSSI

“Pernyataan ketiga tokoh itu harus disikapi pimpinan KPK agar independensi lembaga itu tetap terjaga. Sehingga KPK tidak ditunggangi dan diperalat kekuatan partai politik tertentu untuk mengkriminalisasi lawan lawan politiknya dengan isu atau kasus kasus korupsi,” tegas Neta. 

Dia menegaskan, bangsa Indonesia harus mendukung penuh upaya pemberantasan korupsi, baik yg dilakukan KPK, kejaksaan maupun kepolisian.  Namun upaya pemberantasan korupsi tidak boleh tebang pilih, yakni menjadikan satu pihak sebagai sasaran dengan berbagai OTT dan melindungi pihak lain akibat adanya "orang kita" di KPK. 
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.