Desak NU Klarifikasi, JK Kontra Said

RM.id  Rakyat Merdeka - Omongan Ketum PBNU Said Aqil Siradj soal ...selain NU, semua salah masih jadi polemik. Selasa (29/1), Wapres Jusuf Kalla (JK) ikutan berkomentar. JK tak setuju dengan omongan Said. JK lalu menyarankan NU segera mengklarifikasi ucapan Said.

Menurut JK, omongan Said itu memang kurang tepat. Kata dia, dalam hukum Islam, imam dan khatib dipilih karena kompetensinya atau kemampuannya. Misalnya, untuk imam  dipilih yang baik bacaan Al-Qurannya dan banyak hafalannya. Bukan berasal dari organisasi mana.

"Jadi, ya kurang tepat kalau dilakukan dalam skala organisasi. Tapi dilakukan oleh siapa yang mampu," kata JK di Istana Wapres. Karena jadi polemik, JK pun berharap Said segera menyampaikan klarifikasi. Agar polemik tak makin meluas. Serta untuk menghindari kericuhan  akibat banyak ormas Islam yang kemungkinan tersinggung ,akibat omongan Said.

"Saya yakin beliau arif untuk mengklarifikasi, bahwa dalam hukum agama tidak terbatas, hanya dari NU contohnya, tapi yang lain juga," katanya.

Sekadar latar,  omongan Said yang jadi polemik itu disampaikan saat membuka peringatan  Hari Lahir Muslimat NU ke-73 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Minggu (27/1).

Baca juga : Tak Ada Garis Polisi Di Lab SMK Al Kamal

Dalam pidatonya, Said mengatakan NU harus bisa mengambil peran di tengah masyarakat. Karena itu, dia berharap jabatan-jabatan keagamaan harus dipegang orang-orang NU. Mullai dari imam masjid, khatib, KUA, hingga menteri agama. "Kalau dipegang selain NU salah semua," kata Said.

Dengan cepat, omongan Said ini menuai respons yang luas dari masyarakat. Tak sedikit yang mengecam. Sekjen MUI Anwar Abbas berharap Said segera memberikan klarifikasi. Khawatir menyinggung ormas yang lain.

Dikecam sana-sini, Said tak ciut. Dia enggan menarik ucapannya. Apalagi, yang menegur Sekjen MUI. Menurut dia, MUI bukan organisasi unduk PBNU. Jadi, tidak ada hak untuk memerintahnya. "Ketua PBNU itu harus nekat, nggak boleh takut sama siapa pun. Kecuali istri saya," kelakar Said, Senin (28/1).)

Said menjelaskan, ucapannya soal imam harus dari NU, didasari keprihatinan atas kemampuan khatib atau pengkhotbah saat ibadah shalat Jumat, yang masih minim. Selain itu, tak jarang terdapat sejumlah khatib yang isi khotbahnya berisi caci maki, menyebar hoaks. Tak jarang pula yang berkampanye.

"Makanya, saya bilang kemarin  khatib kalau bukan dari NU itu salah semua. Pada marah  biarin," tuturnya.

Baca juga : Program Sertifikasi Konstruksi Digenjot

Sampai Selasa (28/1), sejumlah pihak masih memberikan tanggapan. Ketum PP Muhammadiyah Haedar Nashir berharap masyarakat, terutama warga Muhammadiyah tetap tenang dan tak perlu bereaksi melebihi takaran. Tetap cerdas dan dewasa. Menurut dia, negara dan instansi pemerintahan, termasuk Kementerian Agama, harus menjadi milik bersama sebagaimana amanat konstitusi, bukan menjadi milik golongan tertentu.

Pemerintahan, kata Haedar, harus berasaskan meritokrasi atau dasar kepantasan dan karier. Jsngan di atas kriteria primordialisme, atau sektarianisme. "Jika Indonesia ingin menjadi negara modern yang maju, maka bangun good governance dan profesionalisme. Termasuk, di Kementerian Agama," kata Haedar, seperti dikutip situs resmi Muhammadiyah, Selasa (29/1).

Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) itu mengingatkan, jika primordialisme dibiarkan masuk dan dominan dalam institusi pemerintahan, maka akan menghilangkan objektivisme dan prinsip negara milik semua.

Selain itu, Haedar juga mengimbau agar semua tokoh umat dan bangsa untuk selalu mengedepankan ukhuwah secara otentik, demi merajut kebersamaan nan tulus dan tidak mengedepankan egoisme golongan. "Kita lebih baik mengedepankan ukhuwah dan mengerjakan agenda-agenda yang positif bagi kemajuan umat dan bangsa," ucapnya.

Setelah dikritik sana-sini, Kiai Said akhirnya memberikan klarifikasi. Menurut dia, pernyataannya tidak dalam konteks menyalahkan orang lain. "Bukan saya nyalahin orang. Bukan berarti nganggap orang salah. Bukan," ujar Said seperti dikutip dari laman resmi NU, www.nu.or.id, Selasa (29/1).

Baca juga : Gisel : Awas, Jatuh Cinta Sama Gue Lagi

Said menjelaskan pernyataannya mengenai "menteri agama, khatib, imam salat Jumat, hingga imam masjid harus dari NU karena kalau bukan dari NU maka salah semua" bukan berarti menilai pihak di luar NU salah.

Ia menegaskan, ika semua jabatan di atas tidak dipegang NU, ia khawatir nasib amalan amaliah-amaliah NU seperti wiridan setelah shalat, Maulid Nabi, Rajabiyah, Isra' Miraj, ziarah kubur, tawasul, hingga haul, tasawuf, dan tari sufi akan dinilai salah.

Said bahkan khawatir amaliah-amaliah yang selama ini dijalankan NU l, dinilai musyrik bahkan bid'ah, jika bukan orang NU yang menjabat posisi-posisi tersebut. "Saya katakan Menteri Agama, Kepala Kemenag, khatib, imam Jumat, imam masjid harus NU karena kalau bukan NU, nanti salah semua. Itu artinya, kalau bukan NU,  amaliah-amaliah NU akan disalah-salahkan semua," jelasnya. [BCG]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.