Basuki Bicara Keras

 Sebelumnya 
Sampai akhir sambutannya, Basuki tidak menyebutkan Pemda yang disentilnya. Namun, yang selama ini getol membuat sumur resapan dan memperbanyak pompa dalam menangani banjir adalah DKI Jakarta dan Jawa Barat. Bahkan, kedua upaya ini diatur dalam sebuah Intruksi Gubernur Nomor 55/2020 tentang Percepatan Peningkatan Sistem Pengendalian Banjir di Era Perubahan Iklim. Tidak tanggung-tanggung, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menurunkan 478 unit pompa pengendali banjir. Rata-rata usianya di atas 10 tahun, hanya dua sampai tiga persen pompa yang rusak. Sisanya bisa berfungsi baik.

Selain pemeliharaan pompa, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu juga mempercepat pembangunan sumur resapan di lokasi rawan genangan. Termasuk di gedung milik Pemprov DKI seperti di kantor kelurahan, kecamatan, puskesmas dan sebagainya.

Tahun ini, sekitar 300 sumur resapan yang dibangun. Sedangkan jumlah keseluruhan dari total tahun sebelumnya sudah mencapai sekitar tiga sampai empat ribu titik.

Baca juga : Gagal Tangani Banjir, Anies Bisa Terancam Di 2024

Di Jawa Barat pun sama. Mendewakan sumur serapan dengan harapan mampu mengendalikan banjir. Provinsi yang dipimpin Ridwan Kamil itu, baru-baru ini mengajak warganya untuk ramai-ramai menyediakan sumur resapan.

Bahkan, RK sapaan akrabnya, mengingatkan kembali kepada pemilik bangunan, baik hunian maupun swasta agar menyediakan sumur resapan atau kolam tampungan air. Sebelumnya, RK sudah mewajibkan pemilik bangunan yang berada di kawasan hulu untuk memiliki sumur resapan dan kolam tampungan.

Pengamat Tata Kota Perkotaan dari Universitas Trisakti, Yayat Supriatna tergelitik dengan langkah sejumlah kepala daerah yang memperbanyak pompa air dan sumur serapan demi mengatasi banjir. Kata dia, banjir kali ini mengenaskan. Disikapinya juga harus serius. Jangan sekadar ada cara untuk atasi banjir. Harus lebih dari itu.

Baca juga : Jakarta Banjir, TransJakarta Hentikan Sementara Operasional Koridor

“Ini bukan banjir kaleng-kaleng. Upayanya tidak boleh setengah-setengah karena tidak akan ada hasilnya,” kata Yayat saat berbincang dengan Rakyat Merdeka, Sabtu (20/2).

Dia sependapat dengan ucapan keras Basuki. Menurutnya, persoalan mengatasi banjir bukan lagi memperbanyak tampungan air, tapi tata kelola airnya yang perlu dibenahi. Jangan seperti patung yang tidak punya langkah jika hujan ekstrem melanda.

“Pak Menteri mengatakan ini managemen pengelolaan air sudah betul betul salah kaprah,” pungkasnya.

Baca juga : Musuh Anies Masih Tiarap

Dia berharap, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bahu membahu mengatasi banjir. Caranya, bentuk satu kesatuan aksi dengan visi dan misi yang sama. Tidak boleh mementingkan ego sektoral maupun kelompok masing-masing, meskipun ada pergantian kepala daerah.

“Lima tahun ke depan, kita harus bisa mengurangi genangan. Lima tahun ke depan, kita harus bisa meminimalisir dampaknya agar tidak semakin parah. Makanya buatlah program dan aksi bersama,” usulnya. [UMM]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.