Luhut Sentil Pejabat Ogah Pake Produk Dalam Negeri

RM.id  Rakyat Merdeka - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyesalkan banyak pejabat pemerintah tidak menggunakan produk dalam negeri, khusus produksi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Padahal, sudah masuk dalam e-catalog pengadaan barang dan jasa.

“Masih banyak pejabat kita yang mengabaikan aturan. Pada­hal, selama produk itu masih bisa dibuat di dalam negeri, maka harus menggunakan produk itu. Dan, itu sudah masuk dalam LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa pemer­intah),” ungkap Menko Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pan­djaitan dalam Pembukaan Karya Kreatif Indonesia (KKI) Sesi I bertema “Eksotisme Lombok” secara virtual, kemarin.

Baca juga : UOB Indonesia Launching Produk Khusus Perempuan

Luhut menyampaikan, In­donesia sebetulnya merupakan negara yang kaya dan hebat. Bahkan, anggaran untuk belanja barang dan belanja modal men­capai sekitar Rp 1.200 triliun.

“Kalau angka ini setengahnya saja kita gunakan untuk membeli produk-produk dalam negeri, itu sudah membuat jutaan lapangan kerja,” ujar Luhut.

Baca juga : Hari Ini, PM India Narendra Modi Disuntik Vaksin Covid Bikinan Dalam Negeri

Untuk diketahui, sejak 2020, pemerintah telah menggulir­kan Gerakan Nasional (Gernas) Bangga Buatan Indonesia (BBI) guna mendukung UMKM. Tahun lalu, jumlah pelaku usaha yang masuk dalam ekosistem digital (onboarding), 3,7 juta UMKM. Dan, tahun ini targetnya bertam­bah 6,1 juta unit UMKM.

Untuk mencapai target terse­but, menurut Luhut, perlu ada koordinasi yang erat antara seluruh kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah (Pemda), swasta, hingga media.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.