Ma’ruf Tak Sakit Hati

RM.id  Rakyat Merdeka - Banyak pihak menganggap, posisi Wapres KH Ma’ruf Amin di kabinet saat ini hanya sebatas ban serep. Mendapat anggapan seperti itu, Kiai Ma’ruf tidak marah. Mantan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) memilih fokus menjalankan tugas dengan baik.

Anggapan Ma’ruf sebagai ban serep sudah muncul sejak awal pemerintah Presiden Jokowi periode kedua dimulai. Anggapan itu mencuat kembali usai Indonesia Political Opinion (IPO) merilis hasil surveinya, pekan lalu.

Dalam survei itu terlihat perbedaan tingkat kepuasan publik ke Jokowi dan Ma’ruf yang sangat lebar. Jokowi meraih 56 persen, sedangkan Ma’ruf cuma 36 persen. Selisihnya sampai 20 persen. "Terlihat kejomplangan antara tingkat kepuasan terhadap Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin," kata Direktur Eksekutif IPO Dedi Kurnia Syah, dalam rilis survei itu.

Jubir Wapres, Masduki Baidlowi, menganggap, rendahnya tingkat kepuasan publik terhadap Kiai Ma'ruf sebagai sesuatu yang wajar. Sebab, banyak yang menganggap bosnya cuma ban serep.

Baca juga : Mantan Pacar Masuk Daftar Surat Wasiat

"Namanya ban serep, di mana-mana kadang dipakai kadang nggak dipakai. Namanya, ban serep kan," kata pria yang akrab disapa Cak Duki ini, dalam jumpa pers, Senin (12/4).

Kendati demikian, Cak Duki memastikan, bosnya selalu bekerja maksimal membantu Jokowi. Dari awal menjabat hingga sekarang. Ia mencontohkan, bagaimana peran Ma'ruf yang kerap menggantikan Jokowi dalam kunjungan luar kota. Menurutnya, itu adalah bukti bahwa kedua pemimpin bangsa itu berbagi tugas. "Dan tentu saja kapasitasnya sebagai ban serep, sekali lagi," ulangnya lagi.

Bagaimana respons Ma’ruf dengan anggapan publik dirinya hanya ban serep? Saat dihubungi kemarin, Cak Duki enggan berkomentar panjang. Namun, salah satu orang dekat Kiai Ma’ruf memastikan, mantan Rais Aam PBNU itu santai-santai saja. “Wapres nggak masalah,” ucapnya, yang tidak mau disebutkan namanya.

Meskipun dicap ban serep, sebetulnya sejak awal, Kiai Ma'ruf sudah mendapat tugas khusus dari Jokowi. Yakni, pengembangan ekonomi dan keuangan syari'ah. Makanya, di banyak kesempatan, Kiai Ma’ruf selalu ngomong soal ekonomi syariah. Agendanya padat dengan rapat-rapat soal ini.

Baca juga : Ma’ruf Belum Memuaskan

Ketika diwawancarai dalam program Economic Challenges, Kiai Ma’ruf juga bicara mengenai hal ini. “Saya mengatakan bahwa Indonesia sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia memiliki potensi besar dalam mengembangkan ekonomi syariah dan menjadi pusat produsen produk halal dunia,” tulis Wapres di akun Twitter @Kiyai_MarufAmin, Selasa (13/4).

Lalu, bagaimana peran Wapres seharusnya dalam pemerintahan? Ahli hukum tata negara, Margarito Kamis mengatakan, label ban serep untuk Wapres tidak ada salahnya. Dalam konstitusi, jabatan Wapres tidak setara dengan Presiden. Hal-hal yang dikerjakan Wapres tergantung penugasan dari Presiden.

"Sepenuhnya tergantung Presiden. Kalau Presiden tidak kasih kerja, ya sudah. Suka atau tidak suka memang begitu konstitusi," kata Margarito, kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Posisi ban serep ini, lanjut Margarito, tidak hanya terjadi di Indonesia. Di Amerika Serikat juga pernah terjadi. John Adams, Wapres pertama AS, pernah mengeluh soal ban serep ini. Saat itu, John Adams mengibaratkan jabatan Wapres seperti sangkar emas.

Baca juga : Ma’ruf Makin Energik

"Jabatannya dibikin hebat sekali, tapi seperti di sangkar emas. Kita tidak bisa apa-apa," jelasnya.

Karena itu, lanjut Margarito, sikap Kiai Ma'ruf yang bertindak sebagai ban serep, sudah tepat. Tidak bisa dipaksakan jadi ban utama. "Kecuali mau bikin kacau," pungkasnya. [SAR]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.