Dark/Light Mode

Ibu kota Negara Baru Butuh Rp 500 Triliun

Jokowi Pantang Mundur

Minggu, 18 April 2021 07:55 WIB
Pradesain istana negara di Ibu Kota Negara (IKN) baru. (Foto: Instagram/@jokowi)
Pradesain istana negara di Ibu Kota Negara (IKN) baru. (Foto: Instagram/@jokowi)

 Sebelumnya 
“Bila pemerintah tidak bisa mengoptimalkan bonus demografi Indonesia akan sulit untuk mencapai target Indonesia Emas di tahun 2045,” ujarnya.

Emil mengatakan, pemerintah bisa saja melakukan kompromi. Yang pindah Istana Presiden dan Wakil Presiden dan Sekretariat Negara. Sementara kementerian lain tetap berada di Jakarta. Tujuannya untuk menyelamatkan nilai historis dari gedung-gedung kementerian yang akan dialihkan ke swasta.

Baca juga : Demokrat AHY Pantang Mundur

“Kalau kementerian pindah, gedung-gedung di kompleks Medan Merdeka akan ditukarguling ke swasta. Coba bayangkan swasta kuasai gedung itu,” ungkapnya. Karena itu, Emil menyebutkan Jakarta disarankan tetap sebagai ibu kota proklamasi.

Hal senada dikatakan Anggota Komisi VI DPR, Herman Khaeron. Menurut dia, sebaiknya pemerintah fokus menangani pandemi. Selama pandemi belum berakhir dan belum bisa dikendalikan, pemerintah tidak bicara soal pemindahan IKN.

Baca juga : Ridwan Kamil Emang Ahlinya

Soalnya Indonesia akan berada pada ancaman besar kalau mengalihkan fokus penanganan pandemi ke pemindahan IKN. “Saya khawatir saat negara lain sudah lepas dari wabah Covid-19, tapi Indonesia masih harus berjibaku menanganinya,” kata Herman.

Ekonom Indef, Rizal Taufikurahman menilai, pemindahan IKN tidak akan memberikan dampak signifikan falam pertumbuhan ekonomi. Menurut Rizal, dari studi yang dilakukan Indef, kontribusi pemindahan ibu kota terhadap perekonomian nasional diperkirakan hanya sebesar 0,02 persen pada jangka pendeknya. Sementara untuk jangka panjang justru hanya berkontribusi 0,00 persen.

Baca juga : Ibu Negara Iriana Jokowi Raih Penghargaan Iconomics Inspiring Women 2021

Rizal lalu menambahkan pemindahan pusat pemerintahan ke Kaltim juga tidak berkontribusi banyak terhadap perekonomian di pulau Kalimantan atau di provinsi Kaltim. Rizal memaparkan, dampak jangka pendek dan panjang terhadap pertumbuhan ekonomi pulau Kalimantan sebesar 3,61 persen, dan 2,85 persen pada jangka panjang.

Sedangkan, dampak jangka pendek dari pemindahan IKN terhadap pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur sebesar 6,83 persen, dan 4,58 persen untuk jangka panjang. Karena itu, menurut Rizal alangkah baiknya kalau pemerintah fokus menangani pandemi. [BCG]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.