Kebijakan PTM Terbatas Dinilai Positif Bagi Kemajuan Pendidikan Anak Bangsa Di Tengah Pandemi

RM.id  Rakyat Merdeka - Beberapa waktu lalu, pemerintah umumkan Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, serta Menteri Agama tentang Panduan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Terbatas di Masa Pandemi Covid-19, yang akan dilakukan pascapelaksanaan vaksinasi pendidik dan tenaga kependidikan (PTK).

Terbitnya SKB 4 Menteri tersebut mendapatkan sambutan positif dari Dinas Pendidikan Kota Bogor. Menurut Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Hanafi, meski masih dilanda pandemi Covid-19, pihaknya tetap menaati seluruh keputusan Pemerintah Pusat demi kemajuan pendidikan di tanah air.

"Kalau dari pusat telah menjadwalkan pelaksanaan PTM pada Juli 2021. Maka kami harus siap untuk melaksanakan PTM di Kota Bogor," kata Hanafi saat dihubungi, Senin (19/4).

Dia mengaku, pihaknya akan membentuk Satgas Covid-19 pelajar dan menyiapkan beberapa alternatif dalam pelaksanaan PTM. "Untuk meminimalisasi penyebaran virus Covid-19, Disdik Kota Bogor akan membentuk Satgas Covid-19 pelajar," ujarnya.

Baca juga : Basarah: Revisi PP 57 Solusi Kembalikan Pendidikan Pancasila

Adapun anggota satgas tersebut terdiri dari semua elemen yang ada di sekolah. Baik guru maupun pelajar. "Tugasnya memonitori siswa agar menerapkan protokol kesehatan secara ketat," ungkapnya.

Ia menjelaskan, secara umum semua daerah sedang mempersiapkan pelaksanaan sekolah dengan sistem PTM. Nantinya, pembelajaran tatap muka ini hanya berlaku di kegiatan belajar mengajar. Sedangkan untuk kantin dan ekstrakurikuler belum diperbolehkan beroperasi, sehingga anak-anak harus membawa bekal dari rumah.

"Pembentukan Satgas Covid-19 pelajar ini langkah teknis kami. Beberapa sekolah pun sudah mempersiapkan sarana prasarananya. Mulai dari tempat mencuci tangan, disinfektan, cek suhu dan nanti dilakukan uji coba terlebih dahulu," papar Hanafi.

Dia menjelaskan, bentuk pengawasan di jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD) lebih sulit dikontrol. Sebab jumlah siswanya lebih banyak dibanding jenjang pendidikan di atasnya Hal ini mengkhawatirkan soal penerapan 3M, terutama jaga jarak sesama siswa.

Baca juga : Bareng KH Cholil Nafis, Bamsoet Bedah Panduan Puasa Dan Ibadah Ramadan Di Tengah Pandemi

Kendati demikian, dia yakin pihaknya bisa mengawasi penerapan 3M di semua jenjang pendidikan, termasuk SD. "Kami akan mempersiapkan dengan matang sebelum membuka sekolah," sebutnya.

Artinya, Hanafi berharap kepada wali murid untuk mengizinkan anaknya melaksanakan proses PTM. "Yang terpenting dalam pelaksanaan pembelajaran tatap muka yakni restu dari orang tua murid," imbuhnya.

Selain itu, dia mengaku pihaknya juga telah merumuskan alternatif sistem PTM. Pasalnya PTM tidak akan 100 persen dilaksanakan, nantinya akan dibagi 30 persen tatap muka dan 70 persen daring. Alternatif lainnya setiap kelas masuk bergantian mulai dari kelas IX, kelas VIII dan kelas VII.

"Alternatif ketiga dilakukan per-pekan, satu minggu sekali dengan jumlah 50 dan sepertinya ini lebih efektif karena bisa dimonitor kondisi siswanya," terangnya.

Baca juga : Nih, Panduan Puasa Di Tengah Pandemi

Hanafi menambahkan, untuk tingkat SMA meski urusan provinsi, tapi lokasinya ada di Kota Bogor tetap menjadi perhatian pihaknya. Kekhawatiran di tingkat SMA, setelah mereka pulang sekolah apakah langsung pulang ke rumah atau tidak.

"Jadi kami harus koordinasikan ke Satgas Covid-19 Kota Bogor, Dewan Pendidikan dan lainnya. Kami akan persiapkan seluruh jenjang pendidikan yang akan melaksanakan PTM dengan prokes ketat," bebernya. [TIM]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.