Dark/Light Mode

Vaksin Nusantara Bukan Proyek TNI

Terawan: Bule Cuma Nonton

Selasa, 20 April 2021 07:40 WIB
Dari kiri, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny K. Lukito, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Andika Perkasa dan Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin foto bersama usai menandatangani Nota Kesepahaman “Penelitian Berbasis Pelayanan Menggunakan Sel Dendritik untuk Meningkatkan Imunitas Terhadap Virus Covid-19” di Markas Besar TNI AD, Jakarta, Senin (19/4/2021). (Foto: Twitter/@tni_ad)
Dari kiri, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny K. Lukito, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Andika Perkasa dan Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin foto bersama usai menandatangani Nota Kesepahaman “Penelitian Berbasis Pelayanan Menggunakan Sel Dendritik untuk Meningkatkan Imunitas Terhadap Virus Covid-19” di Markas Besar TNI AD, Jakarta, Senin (19/4/2021). (Foto: Twitter/@tni_ad)

 Sebelumnya 
Dia mengakui, Vaksin Nusantara juga memiliki efek samping, alias gejala yang muncul setelahnya. Seperti rasa sakit, demam, dan lainnya, yang penting kan bisa diatasi. Hal semacam ini juga terjadi pada vaksin Covid-19 lainnya. Artinya, masih dalam tahap kewajaran.

Nyoto berjanji, apapun efek samping dalam penelitian akan dilaporkan kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). “Semua gejala-gejala tidak ada yang ditutupi, atau tidak dilaporkan. Jadi semua gejala akan dilaporkan. Tentu saja yang nanti akan menilai adalah BPOM, apakah gejala ini bisa layak dan sebagainya dalam vaksin ya, tapi itu hal yang biasa,” cetusnya.

Bagaimana tanggapan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin? Dia tidak ingin masuk pada peta konflik. Ia hanya meminta seluruh pengembang vaksin, termasuk Vaksin Nusantara, memperhatikan aturan main yang berlaku. “Itu benar-benar harus dibikin berdasarkan kaidah ilmiah, dan protokol kesehatan yang baku dan tetap. Itu tolong jangan di-shortcut,” pinta pria yang akrab disapa BGS.

Baca juga : TNI: Vaksin Nusantara Bukan Program Kami

Selain itu, ia juga meminta perdebatan Vaksin Nusantara harus secara ilmiah, bukan justru berada di ranah politik. “Jangan dilakukan di tataran media atau tataran politik. Masa yang debat pemred (pemimpin redaksi) atau ahli media, politisi. Ini kan nggak cocok. Ini sesuatu yang sifatnya sangat ilmiah, jadi biarkan para ilmuan berdebat di tataran ilmiah,” pesannya.

Meski begitu, BGS menegaskan, semua yang terkait proses pengembangan vaksin Covid-19 di dalam negeri, kewenangannya berada di BPOM. “Kalau Vaksin Nusantara posisi aku sama, hal-hal yang terkait vaksin, BPOM wewenang dia. Ini sangat ilmiah,” kata eks dirut Bank Mandiri ini.

Pihak TNI juga angkat bicara mengenai tudingan Vaksin Nusantara di-back up TNI. Kapuspen TNI, Mayjen Achmad Riad menegaskan, Vaksin Nusantara bukanlah program TNI. Lagipula, pihaknya tidak akan sembarangan memberi dukungan.

Baca juga : Terawan Diback Up Ical Cs, BPOM Dibela Boediono Cs

“Sesuai dengan sikap pemerintah, terkait berbagai bentuk inovasi dalam negeri seperti vaksin dan obat-obatan, untuk penanggulangan Covid-19, maka TNI akan selalu mendukungnya. Dengan catatan, telah memenuhi kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh BPOM,” cetusnya.

Untuk menghentikan kisruh Vaksin Nusantara, kemarin, Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Andika Perkasa, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dan Kepala BPOM Penny Kusumastuti Lukito meneken Nota Kesepahaman Penelitian Berbasis Pelayanan Menggunakan Sel Dendritik untuk Meningkatkan Imunitas terhadap virus Corona.

Penandatanganan yang disaksikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy itu berlangsung di Mabes TNI AD.

Baca juga : Terawan Tebal Kuping

Selain mempedomani kaidah penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan, penelitian yang akan dilakukan di RSPAD Gatot Soebroto ini juga bersifat autologus, yang hanya dipergunakan untuk diri pasien sendiri. Sehingga, tidak dapat dikomersialkan dan tidak diperlukan persetujuan izin edar. [MEN]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.