Asosiasi Pilot Memaklumi, Cuma Minta Tak Ada PHK

 Sebelumnya 
“Ini sifatnya sukarela, tidak ada paksaan,” kata Muzaeni saat dihubungi Rakyat Merdeka, kemarin.

Menurut dia, seluruh anggota APG memaklumi situasi dan kondisi seperti ini, sehingga berbagai upaya restrukturisasi ditempuh perseroan.

Posisi APG, kata dia, tidak untuk menolak atau menyetu­jui program yang ditawarkan perusahaan. Namun, pihaknya meminta kepada manajemen, selama restrukturisasi ini ber­laku, perseroan tidak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak.

Baca juga : Bangun SDM, Dewan Pendidikan Dukung Transformasi IAKN Ke Untara

“Kami tidak bisa menolak atau setuju dan tidak setuju. Ini sudah sesuai aturan yang ber­laku, tidak ada yang bisa kami tentang. Jadi ya kami persilakan saja,” ucapnya.

Sejauh ini APG menilai, program pensiun dini sudah sesuai dengan PKB (Perjanjian Kerja Bersama) di Pasal 6 Ayat 3, yaitu boleh dilakukan pensiun dini dengan dipenuhi segala hak-hak karyawan berdasarkan masa kerja aktif.

Menurut Muzaeni, setelah pensiun dini, tunjangan pun tetap akan diberikan. Tergantung masa aktif bekerjanya. Biasanya di atas 16 tahun akan mendapat semua fasilitas, baik itu dana pensiun, hingga konsesi tiket terbang untuk keluarga, jaminan BPJS Ketenagakerjaan dan lainnya.

Baca juga : Pasokan Vaksin Datang Lagi, Menlu Retno Minta Masyarakat Tetap Jaga Prokes

“Kalau dari kami sudah ada yang daftar pensiun dini, tapi belum banyak. Saya belum bisa pasti­kan lagi. Ini kan sampai 19 Juni 2021, masih lama. Yang mengaju­kan sudah ada, yang pikir-pikir juga. Yang masih dalam tahap tanya-tanya juga banyak,” ungkapnya.

Dia mengaku, untuk opsi-opsi yang diberikan manajemen bukan hanya soal pensiun dini, nantinya akan banyak lagi ke depannya. Pihaknya berharap, pasca keputusan ini, operasional Garuda akan lebih baik.

Asosiasi, kata Muzaeni, juga menyadari upaya ini dilakukan lantaran beban operasional Garuda yang sangat tinggi. Se­makin hari, perusahaan justru semakin merugi.

Baca juga : Nataru, Trafik Penumpang Di Bandara Angkasa Pura I Tembus 1,4 juta Penumpang

Apalagi saat ini market-nya tidak ada dikarenakan pandemi Covid-19. Sehingga kerugian perusahaan juga dikontribusi oleh harga sewa pesawat yang mahal.

“Begitu kena pandemi, makin parah dampaknya. Di awal 2020 utang Garuda sekitar Rp 15 trili­un, sekarang sudah sampai Rp 70 triliun. Sebulan itu bisa merugi Rp 1 triliun. Karena pesawat itu dipakai atau nggak tetap harus dibayar. Ini biaya operasional yang mahal,” katanya.

Sebab itu, diharapkan ada renegosiasi. Setidaknya Garuda masih bisa bernapas.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.