Ada Aroma Penyimpangan Bansos Di Pilkada Sumbawa, KPK Bisa Turun Tangan

RM.id  Rakyat Merdeka - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Nusa Tenggara Barat (NTB) tengah mengusut laporan dugaan pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) yang dilayangkan tim pasangan calon (Paslon) Bupati Sumbawa, Syarafuddin Jarot (Haji Jarot)-Mokhlis terhadap paslon Mahmud Abdullah-Dewi Noviany.

Salah satu yang ditelusuri adalah dugaan penyaluran bantuan sosial (bansos) provinsi untuk kepentingan kampanye, serta program pemberian sapi dan kambing yang diduga terkait Gubernur NTB Zulkieflimansyah. Diketahui, Zulkieflimansyah merupakan kakak kandung Novi.

“Untuk NTB terjadi di Mataram dan Sumbawa. Itu yang sedang ditangani, berdasarkan laporan selama masa tenang," ujar Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo, Selasa (22/12). 

Baca juga : Bawaslu NTB Tangani Dugaan Pelanggaran TSM Di Pilkada Sumbawa

Terpisah, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ikut mengusut dugaan penyelewengan bansos itu.

“Bansos itu kan diberikan kepada masyarakat umum yang membutuhkan, tidak terkait dengan kelompoknya sendiri. Bisa saja KPK memprosesnya sebagai dugaan korupsi," ujar Boyamin, Selasa (22/12).

Jika nantinya Bawaslu menemukan ada pelanggaran, itu juga bisa dilaporkan ke Gakkumdu untuk diproses oleh kepolisian.

Baca juga : Dalami Kasus Bansos Juliari, KPK Periksa Dirjen Linjamsos

Sementara, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, komisinya terus memantau dana bansos untuk menanggulangi pandemi virus corona atau Covid-19. 

Dia menyebut, KPK tidak segan menjerat kepala daerah petahana jika masih berani menggunakan dana bansos untuk Pilkada Serentak 2020.

“Kami ingatkan itu salah satu bentuk penyimpangan APBD, kalau sampai bansos itu ditempeli atribut-atribut dari calon petahana,” tutur Alex.

Baca juga : Waspada, Selisih Suara Bisa Muncul Kerusuhan

Alex memastikan, tim komisi antirasuah terus memantau para kepala daerah petahana dengan menggandeng Bawaslu dan KPU.

“Untuk menyalurkan bansos tetapi ditebengi calon-calon dari petahana, ada beberapa kejadian. Ada yang ditempeli identitas dari kepala daerah dan petahana. Itu juga salah satu bentuk penyimpangan," beber Alex.

Menurut dia, hal itu yang selalu diingatkan secara terus menerus kepada calon kepala daerah dari petahana. Supaya tidak menggunakan APBD dalam hal ini bansos. Ini juga untuk untuk pencegahan. [OKT]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.