Presiden Lagi Panen Jengkel

 Sebelumnya 
Soal program infrastruktur yang ngawur, Jokowi tidak asal bunyi alias asbun. Misalnya, ada pelabuhan yang dibangun di daerah, tapi tapi tidak ada akses jalannya.

“Ini apa-apan? Bagaimana pelabuhan itu bisa digunakan? Ini ada dan tidak hanya satu. Ini yang harus terus dikawal. Ini menyebabkan tidak optimalnya daya ungkit program, dan masyarakat juga dirugikan,” sindirnya.

Eks Gubernur Jakarta ini makin dibikin jengkel ketika menyorot persoalan data yang amburadul. Menurutnya, akurasi data pemerintah masih sangat buruk.

Baca juga : Membangun Infrastruktur 5G Demi Masa Depan Anak-Cucu

Salah satunya data bansos yang masih tumpang tindih. Akurasi data yang buruk ini, mengakibatkan penyaluran bantuan dari pemerintah ke masyarakat lambat dan tidak tepat sasaran.

“Penyalurannya jadi nggak cepat, lambat, dan nggak tepat sasaran. Begitu juga data penyaluran bantuan pemerintah lainnya,” kritik Jokowi.

Ia juga menyinggung data pemerintah pusat dan daerah banyak yang tidak sinkron. Jokowi lantas berpesan kepada Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk membantu mengawal peningkatan kualitas data yang dikawal pemerintah. Dengan begitu keandalan data dapat dicapai dan memudahkan semua program pemerintah.

Baca juga : Kasus Korupsi Proyek Infrastruktur Banjar, KPK Garap 7 Saksi Di Bandung

Jokowi pun meminta kementerian dan lembaga, baik yang di pusat maupun daerah untuk menindaklanjuti apabila mendapatkan rekomendasi dari BPKP.

“Semua rekomendasi harus ditindaklanjuti, jangan berhenti di rekomendasi saja, tuntaskan sampai akar masalah. Sehingga nggak jadi masalah sama di tahun berikutnya. Sudah tahu salah diulang-ulang terus tiap tahun,” cecarnya.

Terkait kritikan Jokowi itu, khususnya soal data bansos yang amburadul juga sudah diungkapkan Menteri Sosial, Tri Rismaharini. Saat rapat kerja dengan DPR, lusa kemarin, Risma mengaku mendapatkan laporan dari BPKP, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2020.

Baca juga : 75 Pegawai KPK Pilih Membinasakan Diri

Temuan BPKP tahun 2020 terdapat 3.877.965 data NIK keluarga penerima manfaat (KPM) penerima bansos tidak valid. Kemudian, sebanyak 41.985 duplikasi data KPM dengan nama dan NIK yang sama.

Bukan hanya itu, terdapat penerima manfaat (PM) bansos yang tidak layak/tidak miskin/tidak mampu/tidak rentan sebanyak 3.060 KPM di Jabodetabek.

“Terdapat KPM telah pindah, meninggal tanpa ahli waris, tidak dikenal, tidak ditemukan sebanyak 6.921 KPM,” sambung Risma.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.