75 Pegawai KPK Pilih Membinasakan Diri

RM.id  Rakyat Merdeka - 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) mengambil sikap bulat: lebih memilih dipecat daripada harus “dibina”. Padahal, dari 75 pegawai itu, 24 orang dinyatakan masih bisa “dibina”, sedangkan yang 51 sudah tidak bisa “dibina” lagi karena hasil tesnya merah. Presiden Jokowi yang sebelumnya kasih arahan ke Pimpinan KPK agar ke-75 pegawai itu tak dipecat belum kasih komentar lagi. Banyak yang penasaran, kapan Jokowi ngomong lagi soal ini.

Arahan Jokowi yang disampaikan usai Lebaran lalu itu, ditindaklanjuti Ketua KPK Firli Bahuri. Selasa lalu, Firli Cs berkoordinasi dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo, dan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Adi Suryanto.

Setelah koordinasi itu, diputuskanlah: 24 pegawai yang tak lolos TWK diberi peluang jadi Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan mengikuti pembinaan. Sementara 51 sisanya tak bisa dibina lagi, dan tak bisa jadi ASN.

Baca juga : Jokowi Dorong Pimpinan Negara Atasi Kesenjangan Vaksin Corona

Keputusan ini bikin 75 pegawai KPK merasa dilecehkan. Mereka pun kompak menolak keputusan itu. Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK, Giri Suprapdiono menegaskan, lebih baik dipecat daripada harus dibina lagi. “Ini pelecehan bagi kami,” kata Giri, dalam acara Mata Najwa di Trans7, Rabu (26/5) malam.

Dalam acara itu sejumlah pegawai KPK yang tak lolos TWK hadir sebagai pembicara. Mereka lalu curhat soal macam-macam.

Kepala Satgas Penyelidik KPK, Harun al-Rasyid menyampaikan, hal serupa. Pegawai KPK yang dijuluki “Raja OTT” karena kerap memimpin operasi tangkap tangan ini, menilai keputusan Firli Cs hanya sebagai siasat. Seolah mengikuti arahan Jokowi, padahal sebenarnya pembangkangan.

Baca juga : Wantimpres: Pernyataan Presiden Jokowi Soal Pegawai KPK Tegas dan Obyektif

“Publik sudah pinter membaca strateginya. Meski ada 24 yang akan dipisahkan, kami enggak akan mau. Kecuali 75 itu secara otomatis dialihkan,” ucapnya.

Penyidik KPK lainnya, Rizka Anung Nata menduga, kegagalannya dalam TWK gara-gara kasus-kasus besar yang ditanganinya. Rizka memang pernah menangani sejumlah kasus kakap termasuk kasus Harun Masiku, politisi PDIP yang sampai sekarang buron. Kecurigaan itu beralasan. Sebab setelah TWK, berbagai kewenangannya dipreteli pelan-pelan.

Pernyataan paling keras disampaikan Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar-Komisi dan Instansi (PJKAKI) KPK, Sujanarko. Ia memprotes BKN, karena memaksakan TWK sebagai bagian dari proses alih status pegawai KPK menjadi ASN. Sebagai asesor, BKN dinilai telah mengabaikan sejumlah prosedur yang benar dalam pelaksanaan asesmen ASN KPK.

Baca juga : Jelaskan Pernyataan Jokowi Soal Bipang Ambawang, Mendag Minta Maaf

Pertama, kata dia, BKN hanya menggunakan tiga dari enam komponen tes yang mestinya digunakan dalam asesmen pegawai. Penggunaan tiga komponen itu membuat 75 pegawai tak lulus tes.

Koko, sapaan Sujanarko, merinci, enam komponen itu yakni tes tertulis, esai, role play, FGD, hingga presentasi. Namun, dari enam komponen yang harus dites, BKN hanya menerapkan tiga tes yakni esai, tulis dan wawancara.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.