Dark/Light Mode
RM.id Rakyat Merdeka - Polemik mengenai Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) terhadap 1.351 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berujung pada pemberhentian 51 orang masih berlanjut. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) bahkan ikut terseret kisruh ini. Lembaga tersebut memanggil KPK untuk melakukan klarifikasi di kantornya mengenai TWK.
Analis politik Boni Hargens mengatakan, semua birokrasi kementerian dan lembaga negara harus mengikuti tes yang sama. Jadi, bukan hanya untuk KPK. Akan tetapi, dia menyayangkan isu ini menjadi bola liar dan unsur politisnya kian kental.
"Dalam hampir dua dekade terakhir, sebetulnya kita sudah memasuki perang ideologi yang serius. Kebangkitan politik identitas dalam ranah publik, entah dalam pemilihan kepala daerah maupun dalam pemilu di tingkat nasional," kata Boni dalam keterangannya yang diterima RM.id, Jumat (11/6).
Baca juga : KPK Ksatria Bukan Hoaks
Dia mendukung kerja KPK dalam pemberantasan korupsi, karena memang kesejahteraan rakyat tak bisa diwujudkan jika korupsi masih merajalela.
Namun, KPK juga perlu berjalan dalam koridor konstitusi. Supaya seluruh pegawai dan kinerjanya selaras dengan ideologi negara.
"Saya tidak menyinggung rumor tentang kelompok Taliban di tubuh KPK. Poin saya adalah TWK ini penting sebagai instrumen kebijakan dalam menjaga instasi negara dan semua lembaga publik bebas dari bahaya radikalisme," ucap Direktur Lembaga Pemilih Indonesia itu.
Baca juga : Soal TWK, Pengamat Ini Nilai Pimpinan KPK Perlu Diapresiasi
Dia menegaskan, Komnas HAM sudah memasuki ranah abu-abu. Dugaan pelanggaran HAM dalam tes TWK itu secara implisit seperti ingin menuduh Badan Kepegawaian Negara, TNI, dan Badan Intelijen Negara sebagai pihak yang melakukan pelanggaran HAM.
Dikarenakan, soal-soal yang digunakan dalam TWK dibuat secara bersama oleh ketiga institusi tersebut. Dia mengaku heran dengan motivasi Komnas HAM dalam isu yang sumir ini. Kenapa komisi ini tidak begitu cepat bersuara membela korban pelanggaran HAM di lokasi tambang dan di berbagai konteks di Tanah Air.
"Giliran isu KPK ini reaksinya begitu cepat. Komnas HAM menari dalam tabuhan gendang orang lain," tegasnya. [UMM]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
