Dark/Light Mode

Soal TWK, Pengamat Ini Nilai Pimpinan KPK Perlu Diapresiasi

Rabu, 9 Juni 2021 23:43 WIB
Pengamat politik dan sosial Djuni Thamrin (Foto: Istimewa)
Pengamat politik dan sosial Djuni Thamrin (Foto: Istimewa)

RM.id  Rakyat Merdeka - Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang dilakukan terhadap para pegawai KPK sebagai persyaratan alih status menjadi Aparatur Sipil Negeri (ASN) sudah prosedural. Kebijakan tersebut perlu diapresiasi.

Demikian disampaikan pengamat politik dan sosial Djuni Thamrin. “Proses tersebut lumrah terjadi pada setiap instansi yang lagi mengubah status dan perlu dinilai adalah institusinya bukan perorangannya. Persoalan ada yang tidak puas, tentu itu juga bagian dari konsekuensi yang tidak bisa dihindari,” ucapnya, dalam keterangan yang diterima redaksi, Rabu (9/6).

Berita Terkait : Tegas! Firli Bahuri Cs Nggak Bakal Cabut SK Nonaktif 75 Pegawai KPK

Dari itu semua, sambung Djuni, tidak boleh merasa ada yang lebih hebat dan merasa lebih berjasa, sehingga tidak menerima hasil proses tersebut. Apalagi dipolitisir dan dibangunlah opini seakan ada permainan.

“Padahal, yang perlu ditegaskan, KPK itu sebagai institusi atau lembaga yang keputusannya diambil secara kolektif koligial. Sangat tidak mungkin adanya dominasi seseorang untuk mengatur semua hal dari proses tersebut,” ucapnya.

Berita Terkait : Soal Pegawai Tak Lulus TWK, KPK: Kami Menyayangi Mereka Semua

Sebaiknya, saran Djuni, semua pihak, termasuk kelompok atau perorangan yang merasa dirugikan dalam TWK itu, lebih melihat kepentingan KPK ke depan. “Bersama-sama menjaga independensi KPK dan anggaplah proses tersebut adalah proses regenerasi.”

Menurut Djuni, masih banyak generasi anak bangsa yang bisa membuat KPK lebih baik ke depan dan lebih menjawab pertanyaan masyarakat tentang pemberantasan korupsi di negeri tercinta ini. “Biar waktu yang akan menilai apakah KPK akan mengalami kemunduran atau justru sebaliknya setelah tidak dibela oleh 51 awak yang tidak lolos TWK itu,” tutupnya. [KW]