Dewan Pers

Dark/Light Mode

PPKM Darurat Diperpanjang Sampai Akhir Juli

Tepat, Meski Berat

Sabtu, 17 Juli 2021 07:55 WIB
Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy saat mengunjungi PT Konimex di Sukoharjo, Jawa Tengah, Jumat (16/7/2021). (Foto: Humas Kemenko PMK)
Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy saat mengunjungi PT Konimex di Sukoharjo, Jawa Tengah, Jumat (16/7/2021). (Foto: Humas Kemenko PMK)

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang awalnya hanya sampai 20 Juli, diperpanjang sampai akhir Juli. Keputusan ini dianggap tepat karena penularan Covid-19 terus menanjak. Tapi, perpanjangan PPKM Darurat juga dinilai berat buat rakyat miskin, karena dapurnya terancam nggak ngebul.

Kabar perpanjangan PPKM Darurat ini, disampaikan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy, di Yogyakarta, kemarin. Muhadjir ada di Yogyakarta untuk meninjau Hotel University Club Universitas Gadjah Mada (UGM) yang dijadikan shelter pasien Corona.

Muhadjir tampil dengan mengenakan setelan kemeja lengan panjang putih dan celana hitam. Dia juga memakai topi warna hitam dan masker. Kedatangannya disambut pejabat UGM. Mereka pun langsung berkeliling ke dalam hotel.

Berita Terkait : Optimis, Pandemi Melandai Akhir Juli

Usai berkeliling, Muhadjir langsung diserbu wartawan. Dia ditanya soal penanganan Corona sampai perpanjangan PPKM Darurat.

Soal PPKM Darurat, Muhadjir mengatakan, pemerintah memperpanjang PPKM Darurat sampai akhir Juli. Perpanjangan ini untuk menekan kasus Corona.

“Tadi, rapat kabinet terbatas yang saya ikuti, waktu saya di Sukoharjo, sudah diputuskan bapak presiden (PPKM Darurat) dilanjutkan sampai akhir Juli. Sampai akhir Juli, PPKM,” ujarnya, mengulang.

Berita Terkait : PPKM Darurat Diperpanjang, Pengusaha Pusing

Muhadjir mengatakan, Jokowi menyadari keputusan perpanjangan PPKM Darurat penuh konsekuensi. Salah satunya, soal bantuan sosial alias bansos bagi warga terdampak.

“Bantuan sosial tidak mungkin ditanggung negara sendiri oleh pemerintah. Gotong-royong masyarakat dan sejumlah instansi lainnya juga diperlukan,” ujarnya.

Namun, kata Muhadjir, diperpanjang atau diperketat, sekuat apa pun PPKM ini tidak akan efektif selama masyarakat belum memiliki kesadaran untuk tidak melanggar protokol kesehatan (Prokes). Menurutnya, prokes adalah nadi yang paling utama di dalam menghadapi Corona.

Berita Terkait : PPKM Darurat Ganggu Bisnis Angkutan, Organda Tagih Insentif

Muhadjir menambahkan, meskipun tidak dideklarasikan, Indonesia kini tengah berada dalam situasi darurat militer. “Kita berhadapan dengan musuh yang tidak terlihat,” tukas Muhadjir.

Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Jodi Mahardi mengatakan, pemerintah akan mengumumkan perpanjangan PPKM Darurat hari ini. Saat ini, perpajangan PPKM Darurat masih dalam proses evaluasi dan pembahasan.
 Selanjutnya