Dark/Light Mode

Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
Anies & Muhaimin
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
Prabowo & Gibran
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
Ganjar & Mahfud
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU

Cekcok Dengan Petugas Penyekatan PPKM Darurat

Anggota DPRD NTB Najamuddin Siap Dipanggil Polisi

Sabtu, 17 Juli 2021 07:59 WIB
Anggota DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB) H Najamuddin Mustafa. (Foto: Ist)
Anggota DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB) H Najamuddin Mustafa. (Foto: Ist)

RM.id  Rakyat Merdeka - Anggota DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB) H Najamuddin Mustafa mengaku siap memberikan klarifikasi kepada Polda NTB setelah viralnya cekcok antara dirinya dengan anggota polisi yang sedang berjaga di pos penyekatan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di pintu masuk Kota Mataram, Kamis (15/7).

"Dalam video itu, sekali lagi saya sama sekali tidak pernah menyinggung institusi kepolisian. Yang ada itu oknum yang bertugas di sana, saya tanyakan soal dasarnya apa meminta surat keterangan vaksin di pos penyekatan, kalaupun saya bertanya itu wajar sama seperti masyarakat lainnya," ujar Najamuddin kepada wartawan seperti dikutip Antara di Matara, Jumat (16/7).

Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD NTB ini menjelaskan, dirinya sama sekali tidak pernah bertindak melawan hukum, khususnya pada aparat kepolisian. Apalagi, mendiskreditkan ataupun menyudutkan institusi kepolisian.

Hanya saja dia menyayangkan, ngototnya aparat kepolisian yang bertugas di pos penyekatan dengan meminta surat keterangan sudah vaksin bagi para pengguna lalu lintas yang melintasi areal perbatasan Kota Mataram dan Lombok Barat di Gerimak tersebut.

Baca juga : Langgar Aturan PPKM Darurat, 42 Perusahaan di Jakpus Disanksi

Dia beralasan, jika merujuk Surat Edaran (SE) Gubernur NTB Zulkiflimansyah terkait pemberlakuan PPKM Mikro, tidak ada klausul yang menyebutkan harus menunjukkan kartu keterangan vaksin itu.

"Jadi, dasar mereka untuk meminta surat vaksin itu yang saya tanyakan. Tapi mereka ngotot, namun ketika saya meminta di vaksin untuk saya dan sopir juga tidak bisa. Petugas vaksinasi juga enggak ada di lokasi saat itu," tandas Najamuddin.

Dia mengaku, tak sengaja turun ke Pos Penyekatan Gerimak sampai terlibat adu mulut dengan aparat kepolisian saat itu. Namun, lanjut Najamuddin, sebagai anggota dewan, ia merasa terpanggil melihat banyak warga masyarakat ke sejumlah wilayah di NTB, mulai Lombok Tengah, Lombok Timur, dan itu sangat jauh.

Bahkan hingga para penumpang yang menggunakan bus dari Kabupaten Sumbawa, Dompu dan Kabupaten Bima. "Coba dibayangkan masyarakat diminta balik. Di mana hati nurani kita melihat mereka sudah jauh-jauh dari rumah disuruh balik. Ini orang cari makan ke Mataram tapi diminta balik," protesnya.

Baca juga : Kapolres Jakbar: Sudah Minta Maaf, Perkara Selesai

Terlebih, kata dia, pasokan kebutuhan makanan dan buah-buahan warga Mataram justru dipasok selama ini oleh petani dari luar Mataram. Di antaranya, Lombok Tengah, Lombok Tengah, Lombok Timur hingga Sumbawa.

"Kami terpanggil turun mendatangi Pos Penyekatan. Ini soal hati nurani dan tanggung jawab saya sebagai wakil rakyat yang sedih banyak pedagang sayur dari Sembalun, Lombok Timur, pedagang beras dari Lombok Tengah hingga pedagang ikan harus rela memutar balik karena enggak bisa membawa surat keterangan sudah vaksin itu," akunya.

Kembali ke insiden cekcok, dia menuturkan, saat itu, dirinya juga hendak menuju Kantor DPRD Provinsi NTB di Jalan Udayana Kota Mataram dari rumahnya di Lombok Timur. "Jika misalnya saya dipanggil oleh Polda NTB itu, deliknya apa? Tapi, hingga saat ini, saya belum dipanggil oleh aparat kepolisian," ungkap anggota Fraksi PAN DPRD NTB ini.

Najamudin pun menilai apa yang disampaikannya juga sebagai tugas menjadi wakil rakyat yang harus menyuarakan apa yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

Baca juga : Menhub: Masuk Jakarta Wajib Bawa STRP

Oleh karena itu, ia berharap penerapan PPKM baik Mikro dan Darurat yang kini berjalan di NTB, juga harus disertai dengan sosialisasi yang masif pada masyarakat. Selain itu, juga penyiapan APD pada rakyat. Di antaranya, masker hingga penyemprotan disinfektan harus intensif dilakukan di semua jalanan dan perumahan warga di semua wilayah NTB. [FAQ]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.