Dark/Light Mode

Diputus Besok

KPK Harap Hakim Tolak Permohonan Praperadilan Eks Pejabat Ditjen Pajak

Selasa, 27 Juli 2021 16:00 WIB
Mantan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Ditjen Pajak Kemenkeu) Angin Prayitno Aji. (Foto: Tedy Kroen/Rakyat Merdeka)
Mantan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Ditjen Pajak Kemenkeu) Angin Prayitno Aji. (Foto: Tedy Kroen/Rakyat Merdeka)

RM.id  Rakyat Merdeka - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berharap hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) menolak permohonan praperadilan yang diajukan mantan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Ditjen Pajak Kemenkeu) Angin Prayitno Aji.

Angin merupakan tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji terkait dengan pemeriksaan perpajakan tahun 2016 dan tahun 2017 pada Direktorat Jenderal Pajak.

"Pembacaan putusan dijadwalkan Rabu, 28 Juli 2021. Dari seluruh proses persidangan ini, KPK tentu berharap hakim akan menolak permohonan praperadilan yang diajukan tersangka APA (Angin)," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri lewat pesan singkat, Selasa (27/7).

Berita Terkait : KPK Telisik Pembahasan Anggaran Tanah Munjul

Dia membeberkan, selama proses persidangan Tim Biro Hukum KPK telah menghadirkan dan memaparkan berbagai alat bukti untuk membantah seluruh dalil dalam permohonan gugatan praperadilan yang diajukan Angin.

"KPK telah mengajukan barang bukti sebanyak 115 dan juga telah menghadirkan 2 orang ahli," imbuh jubir berlatarbelakang jaksa itu.

Dalam persidangan Senin (26/7), Tim Biro Hukum KPK telah menyerahkan kesimpulan atas permohonan itu kepada Hakim Tunggal Perkara Praperadilan, agar dalam isi amar putusannya mengabulkan permohonan komisi antirasuah selaku pihak tergugat.

Berita Terkait : KPK Cecar Bupati Bandung Barat Soal Uang Dari Kontraktor Bansos

Pertama, menolak permohonan Praperadilan yang diajukan Angin. "Atau setidaknya menyatakan permohonan Praperadilan tidak dapat diterima," tutur Ali.

Kedua, menyatakan penyidikan yang dilakukan KPK telah berdasarkan Surat Perintah Penyidikan yang sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan mengikat.

Kemudian ketiga, menyatakan penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan KPK berdasarkan Surat Izin Penggeledahan Dewas KPK adalah sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Berita Terkait : KPK Garap 3 Anggota Fraksi Golkar DPRD Jabar

Berikutnya, keempat, menyatakan penahanan Angin telah berdasarkan Surat Perintah Penahanan adalah sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan mengikat.

"Dan terakhir, kelima, menyatakan seluruh tindakan KPK selama proses penyidikan adalah sah dan berdasar hukum serta mempunyai kekuatan mengikat," tandas Ali.
 Selanjutnya