Garong Bansos Merajalela

 Sebelumnya 
Bagaimana tanggapan DPR terkait hal ini? Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Ace Hasan Syadzily meminta pemerintah memikirkan cara pendistribusian bansos tunai secara elektronik agar sulit diselewengkan. Sejauh ini, penyelewengan bansos biasanya terjadi pada program bantuan non tunai, seperti program sembako, yang nilai paketnya tak sesuai dengan ketentuan.

Dari tiga program bansos oleh Kemensos, kata politisi Golkar ini, Program Keluarga Harapan (PKH) menjadi satu-satunya program bansos dengan menggunakan sistem transfer uang cash pada rekening penerima. Sementara Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) menggunakan kartu senilai Rp 200 ribu untuk dibelikan sembako di e-warong atau distributor resmi Kemensos.

Sedangkan BST diberikan tunai Rp 300 ribu per bulan dan dapat diambil di PT Pos dengan menunjukkan kartu identitas dan kartu penerima bansos. “Apa yang ditemukan bu Risma saat sidak penyaluran bansos, saya kira mengkonfirmasi bahwa celah kecurangan masih ada,” kata Ace, dalam diskusi virtual, kemarin.

Baca juga : Kemnaker Lirik Potensi Milenial dalam Gerakan Talenthub Bantu Kerja

Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara menegaskan, pemerintah akan menindak tegas pelaku pungli atau korupsi bansos.

“Dana bantuan dikorupsi, ya kita hantam saja yang mengkorupsi itu. Tidak boleh dikorupsi. Duit yang dipakai untuk penanganan Covid-19 itu duit kita semua, kalau Anda bayar pajak, itu duit Anda berarti, duit kita semua,” ungkap Suahasil, kemarin.

Suahasil mengimbau semua pihak untuk sama-sama mengawasi penyaluran Bansos ini. Kerja sama semua pihak sangat dibutuhkan.

Baca juga : Warung Pintar Salurkan Bansos Ke 250 Ribu Penerima

Sementara, Pengamat Kebijakan Publik, Agus Pambagio menilai, celah korupsi bansos ada di data penerima. Data yang bermasalah menjadi peluang bagi kebocoran anggaran negara.

“Dana bansos itu akan benar ketika datanya benar tapi disengaja datanya tidak benar agar mudah dikorupsi,” kata Agus, kemarin.

Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira menilai, kejadian itu sebagai bukti bahwa pengawasan bansos masih lemah. Harus ada perbaikan pengawasan di internal pemerintah. [BCG]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.