Dark/Light Mode

KPK Ingatkan Ancaman Pidana Bagi Perintang Pencarian Harun Masiku

Senin, 2 Agustus 2021 11:05 WIB
Buronan kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR Harun Masiku. (Foto: Ist)
Buronan kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR Harun Masiku. (Foto: Ist)

RM.id  Rakyat Merdeka - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan ancaman pidana bagi pihak-pihak yang secara sengaja menghalangi pencarian dan penangkapan buronan kasus dugaan korupsi penetapan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI 2019-2024, Harun Masiku.

Berdasarkan Pasal 21 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), ancaman pidananya maksimal 12 tahun penjara.

Berita Terkait : Ketua Satgas KPK Yakin Harun Masiku Di Indonesia

"Jika ada pihak yang diduga sengaja menyembunyikan buronan, kami ingatkan dapat diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 21 UU Tipikor," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri lewat pesan singkat, Senin (2/8).

Pasal itu berbunyi, "Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun dan atau denda paling sedikit Rp150 juta dan paling banyak Rp 600 juta".

Berita Terkait : KPK Dalami Prosedur Pengeluaran Dana Sarana Jaya Beli Tanah Munjul

Ali sendiri enggan menyampaikan informasi soal lokasi-lokasi yang sudah disisir tim penyidik dalam upaya menangkap Harun Masiku.

"Kami tentu tidak bisa menyampaikan tempat dan waktu pencarian, karena itu teknis di lapangan yang tidak bisa kami publikasikan," imbuh Jubir berlatarbelakang jaksa itu.

Berita Terkait : Kata KPK, Interpol Sudah Terbitkan Red Notice Harun Masiku

Yang pasti, ditegaskan Ali, KPK berkomitmen menuntaskan pengusutan kasus yang menjerat mantan calon legislatif (caleg) PDIP tersebut.

"KPK masih terus berupaya menemukan DPO dimaksud baik pencarian di dalam negeri maupun kerja sama melalui NCB Interpol," tandasnya. [OKT]