Dark/Light Mode

Dimulai Besok, Sidang Etik Lili Pintauli Digelar Tertutup

Senin, 2 Agustus 2021 11:13 WIB
Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar. (Foto: Oktavian Surya Dewangga/Rakyat Merdeka)
Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar. (Foto: Oktavian Surya Dewangga/Rakyat Merdeka)

RM.id  Rakyat Merdeka - Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) sudah menentukan jadwal sidang dugaan pelanggaran etik Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar.

Rencananya, sidang perdana akan digelar pada Selasa (3/8). "Selasa besok," ujar anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris saat dikonfirmasi, Senin (2/8).

Dia menyatakan, sidang akan digelar secara tertutup sesuai dengan Peraturan Dewan Pengawas (Perdewas) Nomor 03 Tahun 2020. Sidang akan digelar secara terbuka saat pembacaan putusan dilakukan.

Berita Terkait : KPK Ingatkan Ancaman Pidana Bagi Perintang Pencarian Harun Masiku

"Sesuai Perdewas No. 03 Tahun 2020, sidang etik berlangsung tertutup, kecuali pembacaan putusan yang dilakukan secara terbuka," ungkapnya. 

Lili diduga melanggar etik lantaran melakukan komunikasi dengan Wali Kota nonaktif Tanjungbalai M Syahrial. Komunikasi berkaitan dengan penyelidikan kasus dugaan jual beli jabatan di Pemkot Tanjungbalai, Sumatera Utara.

Syamsuddin Haris sempat menyatakan, Dewas menerapkan prinsip zero tolerance terhadap pelanggaran etik yang dilakukan oleh seluruh insan KPK, termasuk dugaan etik yang dilakukan Lili Pintauli.

Berita Terkait : KPK Dalami Prosedur Pengeluaran Dana Sarana Jaya Beli Tanah Munjul

Dia menegaskan, Dewas tak segan menjatuhkan sanksi kepada setiap insan KPK apabila terbukti melanggar etik.

"Sejak awal Dewan Pengawas KPK berkomitmen menegakkan prinsip zero toleransi untuk pelanggar kode etik KPK. Siapapun insan KPK, entah pegawai, pimpinan, atau bahkan anggota Dewas sendiri bisa dikenai pasal etik," tegas Syamsuddin.

Komunikasi antara M Syahrial dengan Lili Pintauli dibongkar mantan penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju. Robin membongkarnya saat dihadirkan sebagai saksi di persidangan kasus dugaan suap penanganan perkara di KPK dengan terdakwa Syahrial, di Pengadilan Tipikor Medan, Senin (26/7).

Berita Terkait : KPK: Jangan Beropini Kontraproduktif

Awalnya, jaksa menelisik soal permintaan bantuan hukum oleh Syahrial kepada seseorang bernama Fahri Aceh. Bantuan hukum itu terkait penyelidikan kasus jual beli jabatan di Pemkot Tanjungbalai.
 Selanjutnya