Dewan Pers

Dark/Light Mode

Sekolah Tatap Muka Jangan Modal Nekat

Jumat, 27 Agustus 2021 08:02 WIB
Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) desak tingkat vaksinasi di sekolah minimal 70 persen bila pembelajaran tatap muka dimulai lagi. (Foto :
Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) desak tingkat vaksinasi di sekolah minimal 70 persen bila pembelajaran tatap muka dimulai lagi. (Foto :

RM.id  Rakyat Merdeka - Keputusan pemerintah membuka kembali Pembelajaran Tatap Muka (PTM) menuai kritik dari Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI). Untuk sekarang, PTM belum layak, karena vaksinasi belum merata.

Pandemictalks dengan nama akun @pandemictalks mengungkap pernyataan Sekretaris Jenderal FSGI Heru Purnomo, bahwa PTM berisiko menimbulkan klaster Covid-19.

Heru merekomendasikan pemerintah memakai syarat minimal vaksinasi 70 persen di tiap satuan pendidikan jika ingin menerapkan PTM.

“Kami berbincang-bincang dengan guru di Jambi. Mereka menyampaikan, enak ya di Jawa pelajarnya sudah divaksin hampir 90 persen. Di Jambi, guru sudah divaksin, begitu juga tenaga kependidikan. Tapi siswanya boro-boro,” ungkap Heru.

Berita Terkait : Lengah Sebentar Saja, Negara Maju Pun Langsung Menderita

Akun @bella.rbs menilai keputusan pemerintah membuka PTM terlalu terburu-buru. Dia mempertanyakan plus minus PTM. Termasuk juga pertanggungjawaban pengambil keputusan bila terjadi apa-apa sama peserta didik.

“Sedih. Kenapa nggak belajar dari pengalaman- pengalaman yang sebelumnya,” ujarnya.

Senada dilontarkan @yoantok. Dia dilema dengan keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan dan Riset yang membuka sekolah tatap muka. Baginya, keputusan Mas Menteri Nadiem terlalu terburu-buru.

“Jujur, sekarang jadi takut karena sekolah anak sudah mulai tatap muka minggu depan. Saya juga kurang yakin dengan penerapan protokol kesehatan (prokes) di lingkungan sekolah,” tuturnya.

Berita Terkait : Mau Aktivitas Di Luar Rumah, Baca Ini Dulu...

Akun @y_harjono menangkap kesan memaksakan pemberlakuan PTM. Padahal, pembukaan kelas tatap muka baru boleh dilakukan jika vaksinasi sudah merata.

“Ini kesannya maksain banget menterinya. Mana anak-anak susah banget disuruh prokes,” katanya.

Akun @eka_ummufathir meminta pemerintah tidak memaksakan PTM tanpa dibarengi dengan cakupan vaksinasi yang memadai di lingkungan sekolah. Vaksinasi harus dilakukan oleh staf sekolah, para guru, para pelajar dan orangtua masing-masing siswa. “Semuanya harus sudah memenuhi cakupan vaksinasi,” katanya.

Akun @april.hamsa meminta semua guru kompak menyuarakan penundaan PTM. Dia mengingatkan guru dan orangtua siswa tidak memilih opsi sembunyi-sembunyi tatap muka, dengan mewajibkan anak-anak memakai baju bebas. “Mohon berpikir untuk pencegahan, jangan nekat,” katanya.

Berita Terkait : Yang Masih Sakit, Tetap Semangat Yang Sembuh, Tetap Jaga Prokes

Akun @dansatriana meminta Pemerintah Daerah (Pemda) berhati-hati menetapkan PTM terbatas dan/atau pembelajaran jarak jauh. Dia bilang, prioritas utama adalah jaminan keselamatan dan kesehatan warga sekolah dan keluarganya.

Sementara, @icus_enha menilai keputusan membuka PTM sudah tepat. Pasalnya, belajar online banyak dampak negatifnya. Di antaranya, siswa kehilangan motorik akibat hampir dua tahun sekolah dengan cara daring.

“Kebetulan aku guru SD, dan di sekolah sudah mulai PTM terbatas. Dan benar saja, rata-rata siswaku termasuk kurang motoriknya,” ungkapnya. [ASI]