Dark/Light Mode
Tak Distribusikan Vaksin Karena Perbedaan Politik
Pemda Begini, Jangan Didiamkan
RM.id Rakyat Merdeka - Pemerintah Daerah (pemda) dituding enggan mendistribusikan vaksin Covid-19 ke kabupaten/kota karena perbedaan pandangan politik. Tudingan ini dinilai serius.
“Saya mau jujur, banyak provinsi yang tidak menyebarkan vaksin yang sudah dibagi ke provinsi ke kabupaten karena perbedaan pandangan politik,” ujar Deputi II Kantor Staf Presiden, Abetnego Panca Putra Tarigan, menanggapi kritik Lapor Covid-19 soal distribusi vaksin Covid-19 oleh TNI/Polri.
Abetnego menjelaskan, pelibatan TNI dan Polri dalam penanganan Covid-19 maupun vaksinasi didasarkan pada pemetaan institusi tersebut yang memiliki jaringan pusat kedokteran dan kesehatan luas. Selain itu, dari sisi pembiayaan juga menjadi lebih efisien.
Baca juga : Netizen Geleng-geleng Kepala
“Distribusi logistik kita mau nggak mau ngandelin TNI. Kemudian sumber tenaga kesehatan salah satu yang banyak itu di TNI dan Polri. Ada aspek memberdayakan tanpa menggerakkan pembiayaan yang besar untuk merekrut tenaga baru,” tuturnya.
Selain soal distribusi vaksin, kata Abetnego, Pemerintah pusat juga mengidentifikasi ada upaya Pemda mempermainkan data perkembangan kasus Covid-19 di daerahnya. Sehingga, membuat data Covid-19 di tingkat nasional dan daerah menjadi berbeda.
“Bagaimana kepentingan-kepentingan lokal yang menyicil data untuk kepentingan supaya image daerahnya bagus, akhirnya itu kurvanya begitu terus, lama, orang yang sudah dari Mei mati baru dimasukin sekarang,” katanya.
Baca juga : Stigma Normal Baru Bakal Menjadi Masa Depan Baru
Abetnego meminta pelibatan institusi nonsipil dalam penanganan Covid-19 tidak mengarah pada stigmatisasi. Dia menegaskan, meski lembaga nonsipil dilibatkan, pemegang kendali vaksinasi tetap ada pada Kementerian Kesehatan (Kemenkes).
Sebelumnya, relawan Lapor Covid-19, Firdaus Ferdiansyah menilai, peran TNI/Polri dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19 menyebabkan distribusi vaksin tidak merata. Kata dia, banyak laporan Puskesmas atau fasilitas kesehatan (faskes) kehabisan stok vaksin.
“Tetapi ternyata vaksinasinya diselenggarakan pada sentra-sentra milik TNI/Polri,” ujar Firdaus.
Baca juga : Keren, Masyarakat Pengen Segera Bebas Dari Corona
Fr4nst membenarkan banyak kepala daerah yang menahan distribusi vaksin karena politik. Dia mencontohkan kampung halamannya di pedalaman Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Kata dia, dari awal program vaksinasi, meski daerah nol Covid- 19, masyarakat antusias menerima vaksin. “Beruntung karena mayoritas sudah divaksin 2 kali,” ungkapnya.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.