KPAI Dukung Sekolah Tatap Muka, Tapi Dengan Catatan

RM.id  Rakyat Merdeka - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendukung Pembelajaran Tatap Muka (PTM) untuk anak-anak. Mengingat sudah lebih dari 1,5 tahun murid-murid terpaksa belajar di rumah akibat pandemi Covid-19.

Komisioner KPAI Bidang Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi, Jasra Putra mengatakan, PTM sangat bermanfaat untuk menghindari para siswa mengalami loss learning, loss protection dan loss generation serta berbagai dampak buruk pada anak akibat pandemi.

"Mulai tidak idealnya belajar yang bisa menyebabkan loss learning, kehilangan aktor pengasuhan utama yang menjadi loss protection, dan tertinggalnya penanganan anak-anak di masa pandemi yang menyebabkan bisa terjadi loss generation," kata Jasra dalam keterangannya yang diterima RM.id, Kamis (26/8). 

Baca juga : Sekolah Tatap Muka Jangan Modal Nekat

Menurutnya tiga kali pembagian waktu yang melingkupi anak di dalam berinteraksi yaitu delapan jam di rumah, delapan jam disekolah dan delapan jam di lingkungan menjadi kabur. Sehingga membawa resiko buruk bagi anak. "Sehingga mendorong PTM di daerah yang memiliki kebijakan PPKM Level 3 menjadi penting," ujarnya. 

KPAI pun menyoroti sekolah yang menfasilitasi perpindahan anak ke sekolah. Padahal kejadian ini masih perlu perhatian. Terutama terkait protokol kesehatannya. Karena mereka lagi-lagi harus melewati masa-masa menunggu pembelajaran dan akses menuju sekolah baru. 

"Begitu juga dengan cek suhu sebelum masuk sekolah, ketika menunjukkan 37 derajat, belum ada tempat transit sementara anak, sebelum dijemput orang tua karena memang penting ada tempat isolasi sementara yang aman untuk anak," ungkap Jasra. 

Baca juga : Siap-siap Sekolah Tatap Muka, Pemerintah Genjot Percepatan Vaksinasi Pelajar

Kemudian, tambahnya, kelengkapan infrastruktur sekolah di masa pandemi. Karenanya KPAI mendukung warga sekolah menjalankan 5M dan 1V: Memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilisasi dan interaksi. Pun vaksinasi.

Hal hal ini menjadi syarat yang ditetapkan pemerintah melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri. Maka dari itu perlu dilaksanakan dan tidak ada tawar menawar di sekolah. Karena menyangkut keselamatan semua.

"Yang dipertontonkan Wali Kota Solo itu penting di lakukan para pemimpin daerah. Ketika tidak mematuhi. Karena resiko kehilangan guru bisa tinggi bila tidak diperhatikan," jelas dia. [UMM]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.