Kebijakan Berbasis Bukti Butuh Ekosistem Pengetahuan Yang Mumpuni

 Sebelumnya 
Rencana pemerintah menyusun Grand Design Manajemen Talenta Nasional yang mencakup aspek riset dan inovasi juga dinilai kurang efektif. Sebagai seorang akademisi, Agus menilai, rencana tersebut perlu dikaji kembali.

Ia menekankan, kebijakan berbasis bukti seharusnya bukan hanya jargon, tetapi sebagai sebuah gerakan yang mengakar dari bawah hingga atas.

Baca juga : Kebijakan Cukai Tembakau Jangan Abaikan Industri, Buruh, Dan Petani

Ilmuwan Nanyang Technological University Sulfikar Amin menyampaikan pendapat senada. "Sebenarnya saya kurang paham dengan rencana ini, tetapi seharusnya tidak perlu dibuat semacam grand design karena sudah ada Kementerian Pendidikan yang tugasnya mempersiapkan sumber daya manusia di Indonesia," ujar Sulfikar saat dihubungi, Senin (20/9).

Sulfikar menambahkan, keterlibatan akademisi sangat penting dalam konteks ini, sehingga peran mereka perlu diperkuat.

Baca juga : 90 Persen Kasus Korupsi di Daerah Terkait Pengadaan Barang Dan Jasa

Salah satunya adalah dengan menyusun struktur kelembagaan yang memberikan otoritas cukup kuat bagi kalangan akademisi dan ilmuwan untuk memberi saran dalam perumusan kebijakan, seperti dalam penanganan pandemi Covid-19.

"Ilmu pengetahuan memberikan bimbingan kepada kita bagaimana dan apa yang harus kita lakukan. (Dengan ilmu pengetahuan) kita bisa mengetahui apa yang terbaik untuk mengendalikan situasi krisis," tegasnya. [JAR]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.