Dark/Light Mode

Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
Anies & Muhaimin
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
Prabowo & Gibran
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
Ganjar & Mahfud
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU

Diungkapkan KPK

90 Persen Kasus Korupsi di Daerah Terkait Pengadaan Barang Dan Jasa

Jumat, 17 September 2021 11:06 WIB
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. (Foto: Oktavian/Rakyat Merdeka)
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. (Foto: Oktavian/Rakyat Merdeka)

RM.id  Rakyat Merdeka - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut, hampir semua kasus korupsi di daerah terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Celah korupsi bisa tetap terjadi meski pengadaan barang dan jasa sudah memakai sistem daring.

"Hampir 90 persen korupsi yang ditangani baik oleh KPK, kejaksaan, ataupun kepolisian di daerah itu menyangkut pengadaan barang dan jasa," ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, di Jakarta, Jumat (17/9).

Eks hakim adhoc Pengadilan Tipikor itu mengatakan, masih banyak pengusaha yang mencoba melobi pejabat daerah dengan cara korupsi untuk memenangkan tender.

Baca juga : Perkuat Kerja Sama Pemberantasan Korupsi, KPK Terima Duta Besar Swiss

Tak sedikit juga pejabat daerah yang memulai lobi, agar pengusaha yang diinginkan memenangkan tender.

"Persekongkolan bisa terjadi antara penyedia jasa dengan panitia lelang, PPK, KPA atau penyedia barang itu sendiri yang melakukan persekongkolan secara horizontal," ungkapnya.

Alex juga menyebut, penghentian tindakan korupsi pengadaan barang dan jasa tidak bisa dilakukan hanya dengan membuat sistem tender daring. Soalnya, korupsi terjadi karena adanya niat dari pelaku.

Baca juga : Pihak Ketiga Yang Asetnya Disita Ajukan Kasasi Ke MA

"Ini hanya alat, tapi ketika mereka melakukannya dengan bersekongkol, secanggih apapun peralatan atau sistem itu akan jebol juga," tutur Alex.

Penguatan integritas pegawai negeri dinilai lebih manjur ketimbang penguatan sistem. Jika integritas pejabat sudah kuat, otomatis dia akan memegang nilai-nilai antikorupsi.

"Kami selalu mewanti-wanti kepada panitia lelang atau ULP, agar lebih jeli dalam menangani perkara pengadaan barang dan jasa," tandasnya. [OKT]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.