Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU
Sebelumnya
Lalu, saat bertemu para pemimpin redaksi di Istana Negara, Rabu, (15/9), Jokowi juga bicara soal proyek IKN. Sebuah video yang menggambarkan seperti apa IKN yang akan dibangun nanti, ditunjukkan Jokowi ke para pemimpin redaksi. Indah, mengesankan, memang, tapi Jokowi berpesan jangan dulu dibikin berita.
Bagaimana tanggapan DPR soal rencana pembangunan IKN yang akan dikebut ini? Anggota Komisi XI DPR, Hendrawan Supratikno mengatakan, anggaran tersebut, detailed engineering design bisa dirampungkan. “Jadi anggaran tersebut berfungsi sebagai sinyal sekaligus pemantik komitmen,” ujarnya.
Baca juga : Jokowi Lembut, Tapi Nendang
Menurut dia, porsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terhadap kebutuhan pendanaan IKN hanya sekitar 20 persen. Sisanya, melalui pendanaan variatif dan campuran yang diperoleh dari swasta, kerja sama pemerintah dan badan usaha, maupun lembaga investasi.
“Saya menduga, dalam waktu yang tidak terlalu lama, pemerintah akan menyerahkan RUU IKN ke DPR. Dengan payung hukum undang-undang, alokasi anggaran di tahun-tahun mendatang akan lebih besar,” tutur Hendrawan.
Baca juga : Ibu Kota Terancam Jadi Lautan Sampah
Ekonom Indef, Sugiyono Madelan Ibrahim menyarankan, pemerintah tetap fokus pada kesehatan masyarakat. Setelah itu, selesaikan dulu persoalan transformasi utang yang sangat besar atas besarnya defisit anggaran waktu periode pandemi, maupun saat gencar membangun infrastruktur berbasis utang.
Apalagi, kata dia, berdasarkan kajian Indef, pembangunan IKN tidak berdampak besar terhadap pemerataan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi wilayah. Sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia berasal dari konsumsi rumah tangga dan ekspor. Kemudian dari industrialisasi, perdagangan dan ritel, serta dari sektor pertanian.
Baca juga : Sebulan 2x Diterima Jokowi, PKP Happy
Hal senada dikatakan Pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio. Menurut dia, pemerintah masih harus memprioritaskan kesehatan dan ekonomi di tahun depan. “Pindah bagus karena Jakarta sudah nggak muat. Tapi, direncanakan dulu. Negara lain juga begitu kok. Jangan sampai bikin tumpukan utang di generasi yang akan datang,” tukasnya. [MEN]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya