Sentil Cendekiawan, Sri Sultan: Kurang Peduli Ekonomi Pancasila

RM.id  Rakyat Merdeka - Kebijakan Ekonomi Pancasila adalah penopang perekonomian Nasional. Butuh dukungan konsep dan riil agar berkontribusi nyata meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Hal tersebut mengemuka di hari pertama acara 'Curah Gagasan Ekonomi Pancasila' di Yogyakarta, Senin (27/9). 

Sebagai pemberi sambutan kunci, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X mengingatkan jasa Prof. Dr. Mubyarto sebagai penggagas konsep Ekonomi Pancasila. Sayangnya, waktu berjalan, hanya sedikit cendekiawan yang peduli dengan Ekonomi Pancasila. 

Baca juga : Sekjen Kemendes Ungkap Strategi BUMDes Pulihkan Ekonomi Nasional

"Minimnya respons terutama dari cendekiawan kampus. Artinya Pancasila cukup disyukuri sebagai simbol mati di menara gading sehingga tak pernah menyentuh kepentingan rakyat," ujar Sri Sultan. 

Secara khusus, dia berharap Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) mampu menguatkan gagasan Ekonomi Pancasila berupa riset aksi. Sesuai amanah dan perjuangan Bung Karno. 

"Sebagai penghormatan dan tanggung jawab bangsa, mari kita melanjutkan tongkat estafet Bung Karno. Mengibarkan bendera ekonomi merdeka," tandas Gubernur.

Baca juga : Sandiaga Yakin Kerajinan Situbondo Bangkitkan Perekonomian Daerah

Kepala BPIP Yudian Wahyudi merespons permintaan Sri Sultan. BPIP akan membuat Gotong Royong: Jurnal Ekonomi Pancasila yang untuk pertama kalinya berasal dari pikiran jernih hasil  'Curah Gagasan Ekonomi Pancasila'. "Akan menjadi acuan, rekomendasi terhadap Presiden dan lembaga negara," cetus Yudian.

Selain itu, BPIP juga akan menyekolahkan S2 konsentrasi 'Ekonomi Pancasila' bagi beberapa pegawainya melalui kerjasama dengan UGM. "Kami mengawali menguliahkan dari internal sendiri. Lalu berlanjut riset aksi," tandas Yudian. 

Di kesempatan yang sama, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menegaskan koperasi sebagai kelembagaan paling tepat dalam gagasan Ekonomi Pancasila. "Keunggulan koperasi membangun kepedulian bersama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat," cetusnya. 

Baca juga : Persaingan Data Center Makin Ketat, Ini Jurus Telkomsigma

Sayangnya, Teten mengungkapkan, partisipasi warga untuk menjadi anggota koperasi masih rendah yakni 9,8 persen, di bawah rata-rata dunia 16,3 persen. Kualitas koperasi juga jadi tantangan tersendiri, secara nasional hanya 30,5 persen yang memiliki Sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK). 

Sementara itu, Deputi Pengkajian dan Materi BPIP Adji Samekto berharap acara ini bisa berbuah karya ilmiah, lreferensi keilmuan dan acuan kertas kebijakan.

Acara 'Curah Gagasan Ekonomi Pancasila' yang diinisiasi BPIP ini digelar dua hari secara luring dan daring (27-28/9). Diikuti pula oleh sejumlah ekonom, guru besar, peneliti, dan akademisi dari berbagai universitas. [BCG]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.