Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
Pemerintah Prioritaskan 7 Provinsi
Orang Miskin Ditarget Nol Persen Pada 2024
Kamis, 30 September 2021 06:40 WIB
Sebelumnya
Dalam menanggulangi kemiskinan ekstrem 2021 yang tinggal tersisa 3 bulan ini, pemerintah telah berkomitmen mempercepat pelaksanaannya. Salah satunya, menambah alokasi anggaran yang diprioritaskan pada lima kabupaten yang telah ditetapkan tahun ini.
Itu dilakukan agar bisa menjangkau sasaran yang tepat, yaitu kelompok masyarakat miskin ekstrem di masing-masing kabupaten prioritas. Karenanya, dilakukan pemutakhiran data Kelompok Penerima Manfaat (KPM) bantuan sosial tunai tersebut.
“Upaya ini untuk percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem tahun 2021 di lima kabupaten prioritas,” ujarnya.
Baca juga : Mentan Pastikan Pasokan Jagung Ke Perusahaan Pakan Normal
Ma’ruf juga meminta gubernur dan seluruh bupati di wilayah prioritas bekerja keras, memastikan agar rumah tangga miskin ekstrem mendapatkan seluruh program sosial yang diberikan. Baik program pengurangan beban pengeluaran masyarakat, maupun program pemberdayaan masyarakat.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, sesuai arahan Presiden Jokowi, kemiskinan ekstrem di Indonesia ditargetkan turun menjadi 0 persen pada 2024.
Dalam road map yang sudah dibuat, program penanggulangan kemiskinan ekstrem dimulai pada Juli-Desember 2021.
Baca juga : Mensos Prioritaskan Vaksinasi Untuk Penyandang Disabilitas
Ada 35 kabupaten/kota di tujuh provinsi yang menjadi prioritas dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem.
Yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Maluku Papua dan Papua Barat.
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Mirah Midadan mengatakan, ada beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah bertambahnya penduduk yang masuk ke jurang kemiskinan ekstrem. Salah satunya, mendorong kebangkitan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah).
Baca juga : Lindungi Kelompok Rentan, Risma Prioritaskan Vaksinasi Untuk Penyandang Disabilitas
“Sektor ini mampu menyerap banyak tenaga kerja, sehingga insentif sektor UMKM perlu ditingkatkan,” ujar Mirah. [KPJ]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya