PDIP Sebut Pemerintahan SBY Banyak Rapat Tanpa Keputusan, JK Angkat Bicara

RM.id  Rakyat Merdeka - Wakil Presiden RI ke-10 dan 12 Jusuf Kalla (JK) angkat bicara soal pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, yang menyebut pemerintahan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) banyak menggelar rapat, tanpa menghasilkan keputusan. 

Menurutnya, setiap pemimpin negara punya gaya kepemimpinan yang berbeda. 

JK pun mengungkap pengalamannya yang panjang di pemerintahan. Sejak era Gus Dur, Megawati Soekarnoputri, hingga menjadi Wakil Presiden di masa SBY dan Jokowi.

"Saya sebagai Wakil Presiden dari Presiden SBY dan Presiden Jokowi dan menteri dari zaman Gus Dur dan Ibu Megawati, perlu menjelaskan sesuai pengalaman saya. Sudah 7 Presiden Republik Indonesia sejak Indonesia merdeka, dan masing-masing berbeda cara kepemimpinan," papar JK dalam keterangannya, Jumat (29/10).

"Pak Harto berbeda dengan Bung Karno, Pak Habibie berbeda dengan Gus Dur, Ibu Megawati berbeda dengan Pak SBY dan juga Pak Jokowi," imbuhnya.

Baca juga : Erick Senang Dan Bangga

 Tanpa bermaksud membandingkan antara Pak SBY dan Pak Jokowi dalam mengambil keputusan dan cara rapat, JK menyebut jumlah rapat yang digelar tiap tahun hampir sama.

Ada yang mengambil keputusan langsung dalam rapat, ada yang dirapatkan lagi sampai tuntas.

JK yang kini aktif sebagai Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) dan Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) menjelaskan beberapa keputusan penting, yang diambil dalam rapat di zaman SBY.

Seperti mengurangi defisit APBN tahun 2005 dengan menaikkan harga BBM sebesar 126 persen.

"Kenaikan terbesar dalam sejarah ini berhasil dilakukan tanpa demo, karena langsung dibarengi dengan BLT," ujarnya.

Baca juga : BPN Janjikan Badan Bank Tanah Rampung Bulan Ini

Begitu juga konversi minyak tanah ke LPG, diputuskan dalam sidang kabinet tahun 2006. Sehingga, defisit APBN terjaga dengan aman.  

Keputusan pembangunan infrastruktur dengan kerangka konektivitas disetujui di kabinet.

Rapat rapat yang menghasilkan keputusan bidang sosial dan ekonomi untuk mengatasi krisis ekonomi dunia 2008-2009 tanpa efek besar, digelar dibawah koordinasi Menteri Keuangan Sri Mulyani.  

Keputusan penting juga dicapai pada era SBY dalam bidang perdamaian atau penyelesaian konflik di Aceh,  yang juga disetujui melalui sidang kabinet.

"Langkah-langkah penanganan cepat tsunami Aceh yang merupakan salah satu bencana alam terbesar di dunia, juga menjadi keputusan penting yang diambil pada sidang kabinet. Termasuk, pembentukan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) yang berhasil merekonstruksi Aceh pasca tsunami. Serta penanganan bencana alam di Yogyakarta dan Padang," terang JK.

Baca juga : KPK Buka Kemungkinan Jerat Bank Panin Jadi Tersangka Korporasi

Selain itu, masih banyak lagi keputusan-keputusan yang tentunya diputuskan dalam sidang kabinet, baik rapat terbatas ataupun paripurna. Sehingga pertumbuhan ekonomi dapat tercapai.

"Hal yang sama juga terjadi pada zaman Pak Jokowi periode pertama dan kedua. Begitu banyak keputusan-keputusan yang diambil dalam rapat-rapat, baik rapat terbatas ataupun paripurna. Sehingga, dapat berjalan program pembangunan infrastruktur, dan mengatasi Covid 19 dengan sangat berhasil," pungkas politisi Golkar kelahiran Watampone, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan 15 Mei 1942.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.