Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
- Menkes: Kesehatan Salah Satu Modal Utama Capai Target Indonesia Emas 2045
- Jangan Sampai Kehabisan, Tiket Proliga Bisa Dibeli di PLN Mobile
- Temui Cak Imin, Prabowo Ingin Terus Bekerjasama Dengan PKB
- Jaga Rupiah, BI Naikkan Suku Bunga 25 Bps Jadi 6,25 Persen
- Buntut Pungli Rutan, KPK Pecat 66 Pegawainya
Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU
RM.id Rakyat Merdeka - Pernyataan Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto yang menuding pemerintah era SBY banyak rapat, tapi tak ambil keputusan, mendapat perhatian khusus dari mantan Wapres Jusuf Kalla (JK). JK yang pernah mendampingi SBY dan juga Jokowi ini, memberi penjelasan detail mengenai rapat-rapat yang dilakukan di masa SBY dan juga Jokowi.
Komentar JK atas omongan Hasto itu dibuat dalam sebuah rilis yang disebar ke media, kemarin. Tulisannya runut, rinci, dan tak perlu lagi harus diedit. Seperti apa komentar JK itu, berikut penjelasan lengkapnya. Tanpa ada yang dipotong sedikitpun:
Baca juga : Zaskia Gotik, Suami Sering Ke Rumah Mantan Istri
Saya sebagai Wakil Presiden dari Presiden SBY dan Presiden Jokowi dan Menteri dari zaman Gus Dur dan Ibu Megawati, perlu menjelaskan sesuai pengalaman saya:
Sudah 7 (tujuh) Presiden Republik Indonesia sejak Indonesia merdeka, dan masing-masing berbeda cara kepemimpinan. Pak Harto berbeda dengan Bung Karno, Pak Habibie berbeda dengan Gus Dur, Ibu Megawati berbeda dengan Pak SBY dan juga Pak Jokowi.
Baca juga : Rakyat Maunya Tetap Gratis
Tanpa bermaksud membandingkan antara Pak SBY dan Pak Jokowi, masing-masing dalam mengambil keputusan dan cara rapat yang tiap tahun jumlahnya hampir sama. Ada yang ambil keputusan langsung dalam rapat, ada yang dirapatkan lagi sampai tuntas.
Zaman SBY, beberapa keputusan penting diambil dalam rapat, seperti mengurangi defisit APBN tahun 2005 dengan menaikkan harga BBM sebesar 126%, terbesar dalam sejarah, tanpa demo karena langsung dibarengi dengan BLT.
Baca juga : BI Rilis PBI Standar Nasional Sistem Pembayaran, Ini Kemudahan Bagi Nasabah
Begitu juga konversi minyak tanah ke LPG diputuskan dalam sidang kabinet tahun 2006 sehingga defisit APBN terjaga dengan aman.
Keputusan pembangunan infrastruktur dengan kerangka konektivitas disetujui di kabinet dan banyak lagi sehingga pertumbuhan ekonomi dapat dicapai.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya