Bikin Ongkos Produksi Bengkak, Inaplas Tolak Pajak Karbon

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemerintah berencana memungut pajak karbon dan akan diberlakukan mulai 2022. Rencana tersebut tertuang di dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima Atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Aturan itu menyebutkan bahwa subjek pajak karbon adalah orang pribadi atau badan yang membeli barang mengandung karbon dan/atau melakukan aktivitas yang menghasilkan emisi karbon.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri Aromatik Olefin dan Plastik (Inaplas), Fajar Budiono dengan tegas menolak rencana pengenaan pajak karbon. Menurut dia, kebijakan tersebut akan membebani ongkos produksi industri mencapai 10 dolar AS per ton dan  jelas akan membebani masyarakat dan memperburuk iklim usaha.

“Di saat  situasi pandemi ini yang serba sulit, pemerintah jangan lagi membebani sektor usaha dengan regulasi yang berat, karena beban pelaku usaha atas pengenaan pajak atas emisi karbon itu bakal memperburuk iklim usaha dan yang lebih ekstrim lagi akan terjadi banyak PHK,” ungkap Fajar di Jakarta, Rabu (4/8).

Baca juga : WIKA Kantongi Proyek Mengelola Bandara

Menurutnya, rencana pemerintah memungut pajak karbon sulit diwujudkan sejalan dengan masih belum meredanya pandemi Covid-19 yang berdampak pada lesunya dunia usaha dan menurunnya daya beli masyarakat.

"Sementara saat ini pandemi Covid-19, daya beli masyarakat menurun. Demikian juga dengan dunia usaha, semua sektor turun dan banyak perusahaan kinerjanya turun, meskipun itu perusahaan besar," paparnya.

Fajar mengatakan, pajak karbon akan memberikan efek domino kepada sektor usaha lainnya, karena beban produksi yang berat. Ujungnya kita akan kebanjiran bahan impor, berdampak pada penurunan daya saing industri di tengah gempuran impor, selain tentunya memperburuk iklim investasi.

“Pajak karbon, tentu akan membuat produk impor semakin menguasai pasar domestik. Di mana negara industri kuat seperti China, Amerika Serikat, dan India tidak menerapkan kebijakan ini. Rencana penerapan pajak karbon ini ibaratnya membuat industri sudah jatuh tertimpa tangga," tukasnya.

Baca juga : BNI Kembali Salurkan Banpres Produktif Untuk Usaha Mikro

Lebih lanjut, Fajar melihat, sejumlah industri padat energi sudah mengupayakan aktivitasnya agar lebih ramah lingkungan. “Industri sudah melakukan beberapa inovasi untuk proses produksi, bahan baku, dan penggunaan bahan bakar alternatif. sudah memanfaatkan limbah, demikian juga industri  lainnya sudah melakukan efisiensi.

Di tempat berbeda, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita memaparkan, Kemenperin memiliki dua strategi untuk mewujudkan industri hijau, yakni menghijaukan industri yang sudah ada dan membangun industri baru dengan prinsip industri hijau. Berdasarkan hasil dari program Penghargaan Industri Hijau tahun 2019, tercatat penghematan energi sebesar Rp 3,5 triliun, dan penghematan air sebesar Rp 228,9 miliar.

Selain itu, lanjut Agus, untuk menumbuhkan industri yang berdaya saing, efisien, dan hijau adalah dengan mengadopsi prinsip ekonomi sirkular. Industri hijau adalah industri yang dalam proses produksinya mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan sejalan dengan program Making Indonesia 4.0

Penerapan industri hijau merupakan upaya pencegahan terhadap emisi dan limbah, yang berhubungan erat dengan hasil penilaian Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan (PROPER).Pengembangan Industri Hijau yang menjadi ikon saat ini sangat selaras dengan keinginan dalam pencapaian pembangunan berkelanjutan. 

Baca juga : Gus Halim Ingatkan Kepala Desa Gencar Sosialisasikan Pakai Masker

Pengembangan Industri Hijau menjadi tumpuan dalam mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Develompent Goals (SDGs), yang telah diratifikasi melalui Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).

Terkait aksi perubahan iklim, Pemerintah Indonesia telah menyampaikan komitmennya untuk menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 29 persen atau setara dengan 834 juta ton CO2-ekuivalen secara mandiri dan sebesar 41 persen atau setara dengan 1,08 miliar ton CO2-ekuivalen apabila mendapatkan bantuan internasional.

Sektor industri berkontribusi terhadap penurunan gas rumah kaca untuk tiga sumber emisi, yaitu Energi; Proses Industri dan Penggunaan Produk; dan Pengelolaan Limbah Industri. [DIT]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.