Kebijakan Ganjil-Genap Saat PPKM Kontraproduktif

RM.id  Rakyat Merdeka - Kebijakan pengaturan nomor polisi Ganjil-Genap bagi kendaraan roda empat kembali diberlakukan. Kebijakan ini akan berlaku seiring perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 di daerah Ibu Kota dari tanggal 12 hingga 16 Agustus mendatang.

Menanggapi ini, Ahli Epidemiologi dan Biostatika Universitas Indonesia (UI) dr. Iwan Ariawan meminta kebijakan ini ditunda. Kebijakan untuk mengatasi kemacetan sebaiknya tak jadi prioritas. Saat ini, pemerintah daerah harus fokus pada kebijakan mengatasi pandemi.

"Saya kira Ganjil-Genap itu akan kontraproduktif. Warga justru akan beralih ke angkutan umum yang risiko terpapar dan tertularnya lebih tinggi," kata Iwan saat saat Focus Group Discussion Rakyat Merdeka (RM.id) bertajuk, Stop Lonjakan Kasus Positif, Ini Strateginya, Rabu (11/8).

Baca juga : Sikapi Kebijakan PPKM, Gus Choi: Sehat Dan Produktif Harus Simultan

Iwan menyebut, sebenarnya, tak masalah jika 100 pos penyekatan PPKM akan dihentikan. Yang penting, pembatasan kegiatan di Ibu Kota benar-benar diterapkan.

"Kalau kegiatannya belum banyak, belum banyak kantor yang buka, warga mau kemana? Masalahnya, yang boleh kerja ini, menghindari tertular dengan pakai mobil pribadi, terus ada Ganjil-Genap, ya terpaksa beralih ke angkutan umum. Akan memicu klaster baru," tambahnya.

Serupa, Pengamat Perkotaan Universitas Trisakti Nirwono Joga mengingatkan, penerapan sistem Ganjil-Genap harus dilihat sebagai upaya mengurangi atau membatasi mobilitas warga sebagai usaha meredam penyebaran Covid-19.

Baca juga : BNI Kembali Salurkan Banpres Produktif Untuk Usaha Mikro

"Namun, ini hanya akan efektif jika warga patuh dan tertib mematuhi penggunaan pelat ganjil dan genap sesuai harinya dan warga tetap berkomitmen mengurangi mobilitas, mengoptimalkan aktivitas bekerja, belajar, beribadah berniaga dari rumah," kata Nirwono kepada RM.id, Rabu (11/8).

Selain itu, perkantoran juga harus berkomitmen mengurangi operasional. Yakni menerapkan Work From Home (WFH) atau masuk dengan kapasitas amat terbatas 25 persen.

"Kalau tidak, penerapan Ganjil-Genap akan mendorong warga beralih ke transportasi massal. Oleh karena itu, pengelola angkutan massal wajib melaksanakan prokes dengan sangat ketat sehingga dapat menekan penyebaran Covid-19," kata Nirwono.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.