Dewan Pers

Dark/Light Mode

Kebangetan, Mafia Tanah Incar Lahan Masjid Hingga Jalan Tol

Selasa, 9 Nopember 2021 07:10 WIB
Kepala Satuan Tugas Supervisi dan Pencegahan KPK Wilayah IV Niken Ariati. (Foto: Istimewa)
Kepala Satuan Tugas Supervisi dan Pencegahan KPK Wilayah IV Niken Ariati. (Foto: Istimewa)

RM.id  Rakyat Merdeka - Aksi mafia tanah di Kota Makassar sungguh kebangetan. Mereka mengincar tanah milik Pemda yang dibangun masjid hingga lahan jalan tol.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun turun tangan menghadapi upaya merenggut aset negara ini. “Tercatat ada 7 aset yang nyaris hilang, (pelakunya) satu orang yang sama. Diduga atas nama Ince Baharuddin,” sebut Kepala Satuan Tugas Supervisi dan Pencegahan KPK Wilayah IV Niken Ariati.

Lahan yang diklaim mafia tanah itu adalah lahan Masjid Al-Markaz yang merupakan milik Pemerintah Kota Makassar. Kemudian lahan yang terkena proyek jalan tol milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, lahan pelabuhan hingga Gardu Induk PLN.

Berita Terkait : Berulang Tahun Hari Ini, Firli Bahuri Masuki Masa Pensiun

Niken menandaskan KPK bersama aparat penegak hukum di Sulsel akan mengusut mafia tanah itu. “Kita akan koordinasikan ke Polda nanti, di Makassar cukup banyak itu (mafia tanah),” katanya.

Niken tidak menyebutkan nilai tanah negara yang diklaim mafia tanah. Namun, menurutnya, lahan itu merupakan aset strategis.

“Kalau nilai tanahnya (mungkin) triliunan. Aset pelabuhan berapa, jalan tol berapa. Kalau jumlahnya bukan kami yang menaksir, tapi kalau dilihat di aset strategis nasional Al Markaz saja itu berapa,” ungkapnya.

Berita Terkait : Mahfud Galak Ke Tommy

Penyerobotan aset negara ini mendapat perhatian pemerintah pusat. Lantaran Pemda kerap kalah berhadapan mafia tanah dalam di persidangan.

“Jadi kita bersama APH (aparat penegak hukum) yang lain untuk membantu selamatkan aset, baik milik pemerintah, daerah maupun BUMN atau Kementerian supaya tidak hilang, supaya tidak diserobot mafia,” kata Niken.

KPK memastikan mengawal kasus ini hingga di pengadilan. Selama belum ada putusan sah, KPK akan terus melakukan upaya hukum.

Berita Terkait : Prabowo Tancap Gas Industri Pertahanan Lokal

“Kita dorong supaya sampai titik terakhir gugatan, bisa kita menangkan. Itu satu. Kedua sertifikasi aset pencatatan aset Pemkot,” terangnya.
 Selanjutnya