Anggota DPR Dan Pejabat Negara Bayar Sendiri Ya...

RM.id  Rakyat Merdeka - Netizen menyoroti soal masyarakat yang mampu kudu bayar untuk mendapatkan vaksinasi Covid-19 dosis booster. Yang gratis cuma Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan.

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan, vaksinasi booster akan diprioritaskan bagi lansia dan PBI Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Sementara yang akan ditanggung negara alias gratis, kata Budi, adalah PBI BPJS Kesehatan.

“Jadi mohon maaf, Bapak Ibu anggota DPR yang penghasilannya cukup, nanti bayar sendiri,” kata Budi saat rapat kerja dengan Komisi IX DPR di Gedung DPR, Jakarta, Senin (8/11).

Budi mengatakan, masyarakat yang masuk kategori vaksinasi booster berbayar bisa memilih jenis vaksin. Saat ini, para pakar tengah menganalisis jenis vaksin Covid-19 yang bisa diberikan untuk booster. Baik, vaksin campuran maupun yang sama jenis atau istilahnya homologous dan heterologous.

Baca juga : Sekjen Kemnaker Minta Pejabat Fungsional Berinovasi

“Contohnya, Sinovac-Sinovac-Sinovac, lalu Sinovac-Sinovac-AstraZeneca, dibandingkan Sinovac-Sinovac-Pfizer,” jelas Budi.

Budi mengatakan, vaksinasi booster direncanakan dimulai jika 50 persen penduduk sudah mendapatkan 2 dosis suntikan vaksin Covid-19. Diperkirakan, target tersebut akan tercapai Desember 2021.

Sebelumnya, Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi menjelaskan, vaksinasi booster baru bisa dilakukan paling cepat Maret 2022. Soalnya, masih menunggu uji klinis tentang pemberian vaksin Covid-19 dosis ketiga.

“Pemerintah masih harus mempelajari teknis pemberian booster vaksin Covid-19. Seperti interval atau jarak waktu pemberian dosis dua dengan dosis ketiga, hingga penetapan jenis atau merek vaksin yang cocok,” ujarnya.

Baca juga : WNA Mau Liburan Di Sini Harus Sudah Vaksinasi Dosis Lengkap Dan Jalani Karantina

Nadia menegaskan, pemerintah saat ini masih fokus menyelesaikan target sasaran vaksinasi Covid-19 di Indonesia.

Dia mengingatkan, proteksi secara kelompok hanya akan terjadi apabila mayoritas warga sudah mendapatkan vaksin. “Vaksinasi Covid-19 ini tidak melulu bersifat individual,” tandas Nadia.

Netizen setuju, para pejabat dan anggota DPR harus membayar jika ingin vaksinasi booster. Begitu pun dengan masyarakat yang mampu, harus membayar.

Akun @oglex1 mengatakan, anggota DPR dan pejabat lain yang berkecukupan, sudah selayaknya membayar untuk vaksinasi booster. “Setuju, sudah semestinya mereka yang banyak duit bayar dong,” ujarnya.

Baca juga : DKI Patok Semua Sekolah Gelar PTM Di Akhir Tahun

Akun @arkhami tidak yakin anggota DPR mau membayar vaksin booster. Dia memprediksi, pada akhirnya anggota DPR dan para pejabat bakal dapat vaksin gratisan.

“Dalihnya, pejabat dan garda terdepan pelayanan. Kalaupun bayar ditanggung negara,” tuturnya.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.